Sponsored Links

 
Wednesday, July 17, 2013

Gaji Pensiun ke-13 Cair Kamis 18 Juli

0 comments
Sekretaris Perusahaan PT TASPEN Sudiyatmoko Sentot Sudiro mengatakan, uang pensiun ke-13 untuk penerima pensiun pegawai negeri sipil, TNI/Polri, pejabat negara, dan penerima pensiun/tunjangan, akan cair pada Kamis atau 18 Juli yaitu hari ini di bulan Ramadhan 1434 H. Hal ini merupakan Kabar gembira bagi penerima uang pensiun.

"Pembayaran dilakukan serentak di kantor bayar pensiun di seluruh Indonesia," ujarnya melalui keterangan resmi tanggal 15 Juli.

Menurut Sentot, perhitungan gaji pensiun bulan ke-13 yang akan dicairkan meliputi pensiun pokok, ditambah tunjangan keluarga, tambahan penghasilan (TP), tunjangan cacat, serta pembulatan dan tidak dikenakan potongan asuransi kesehatan.

"Bagi penerima pensiun yang menerima lebih dari satu penghasilan gaji/ tunjangan bulan ke 13 hanya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih menguntungkan," jelasnya.

Sentot menyebut, untuk pembayaran pensiun ke-13 ini, TASPEN menyiapkan dana sebesar Rp 1,6 triliun yang akan dibayarkan kepada 2,3 juta orang pensiunan. "Kepada para Mitra Bayar pensiunan, kami ingatkan bahwa gaji pensiun tidak boleh dikenai potongan apapun," ucapnya.

Selain itu, lanjut dia, TASPEN juga mengingatkan agar pensiunan setiap bulan rutin mengambil uang pensiunannya sesuai jadwal pengambilan atau maksimal enam bulan sekali agar tidak menumpuk. "Selain itu, para pensiunan harus berhati-hati terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan PT TASPEN," ujarnya.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Agus Suprijanto mengatakan, pembayaran gaji ke-13 maupun pensiun ke-13 harus segera dilakukan. "Sebab, ini bagian dari upaya pemerintah untuk meringankan beban masyarakat akibat naiknya harga kebutuhan pokok sebagai imbas kenaikan harga BBM," jelasnya.

Demikian info Gaji Pensiun ke-13 Cair Kamis 18 Juli 2013. Semoga bermanfaat, Amin Ya Rabbal Alamin!

Sumber: Jawa Pos


Read more
Friday, May 3, 2013

Tunjangan Jabatan Fungsional Umum

0 comments
Penetapan tunjangan kinerja sebagai langkah dari reformasi birokrasi akan diterapkan juga pada jabatan fungsional umum. Keseragaman instansi pemerintah yang berkomitmen pada reformasi birokrasi, mendapat “bonus” hasil kinerja mereka sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam melayani masyarakat.

Jabatan fungsional umum seperti supir, operator komputer dan telepon, admin mendapat tunjangan dari kebijakan internal instansi mereka. Ada beberapa Kementerian/Lembaga (K/L) yang mengikuti peraturan pada Keputusan Presiden bagi jabatan fungsional yang dimaksud. Kenyataannya, tunjangan yang diterima kadang tidak sesuai dengan kurs minimum saat ini.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar, mendorong K/L untuk mempercepat program reformasi birokrasi dalam instansi mereka. Terutama dalam hal kesejahteraan gaji dan tunjangan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur.

Penerapan tunjangan kinerja akan mengesampingkan tunjangan fungsional umum yang terbilang sudah tidak relevan lagi. Peran Kementerian PANRB sebagai pengelola kebijakan, menerima masukan dari setiap K/L untuk mengadaptasi sistem mereka dengan program reformasi birokrasi. Menurut Menteri, reformasi birokrasi memudahkan sistem berjalan dengan baik, PNS yang berintegritas akan mendapat hasil yang pantas, juga asas keadilan akan berlaku bagi seluruh jabatan termasuk jabatan fungsional umum sekalipun.

Sebagai info terkait kesejahteraan PNS, Pemerintah kembali menaikkan gaji pokok pegawai negeri sipil (PNS), dengan dalih untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, serta kesejahteraan. Kenaikan gaji pokok ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2013.

Dalam PP yang telah ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 11 April 2013 itu disebutkan, ketentuan gaji pokok baru PNS yang merupakan perubahan ke-15 atas PP Nomor 7 Tahun 1977 itu berlaku per 1 Januari 2013.

Kantor Menpan

Read more

RUU ASN Segera Dibahas dalam Sidang Kabinet

0 comments
Sebuah kabar baik yang terasa menyejukkan panasnya suhu politik yang makin panas di tanah air. Reformasi birokrasi yang menjadi sebuah pertaruhan besar, akan semakin dikuatkan dari sisi peraturan perundangan, yang akan menjadi salah satu pilar dari kebijakan nasional itu.

Percaturan mengenai RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belakangan agak surut dari percaturan media massa, pekan silam kembali menyeruak ke permukaan. Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Erry Riyana Hardjapamekas mengatakan, RUU ASN harus sudah disahkan dalam semester I tahun 2013 ini.

Pasalnya, menurut Erry, kalau RUU itu belum terbit tahun ini, dikhawatirkan akan menggantung lagi pada tahun 2014, saat semua orang sibuk dengan urusan politik. Padahal, Undang-undang itu diperlukan oleh Presiden terpilih tahun 2014 dalam penataan pemerintahan, serta pemberantasan korupsi di tanah air.
Gayung pun bersambut, mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi meyakinkan bahwa RUU tersebut akan segera masuk ke pembahasan dengan DPR, dan dapat secepatnya disahkan. “RUU ASN optimis dapat diselesaikan dalam masa sidang DPR 2012-2013,” ujarnya.

Team Aparatur.com meyakinkan publik, bahwa memang kami pantau di Protal DPR, RUU ASN termasuk RUU yang sedang dibahas oleh Komisi disamping RUU di Bidang Politik dan Keamanan yang lainnya seperti RUU Usul Inisiatif DPR RI tentang Perjanjian Internasional (masih dalam proses Pembahasan Tingkat I), RUU Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, RUU Tentang Organisasi Masyarakat, dan lain-lain. Komisi II DPR RI memang yang akan membahasnya karena Ruang Lingkup Tugasnya antara lain Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.


Taufiq Effendi yang juga Ketua Panja RUU ASN mengatakan, RUU ASN merupakan prioritas yang harus diselesaikan. “Saya mendengar pada internal pemerintah juga selesai membahas masalah antardepartemen, sehingga pembahasan dapat kita lanjutkan”, imbuh Taufiq Effendi.

Apa yang disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR itu ternyata diamini oleh Wakil Menteri PANRB Eko Prasojo. Dia menyatakan bahwa para Menteri terkait sudah menyepakati beberapa persoalan krusial. “Diharapkan dalam waktu dekat dapat dibicarakan dalam sidang kabinet,” ujarnya, Minggu (28/04).

Hal itu dikatakan Wamen, sebagai tanggapan atas sejumlah berita yang berkembang di media massa. Dikatakan, pemerintah bersama DPR dalam kesepahaman untuk memberikan dasar yang kuat bagi profesi aparatur sipil negara dalam rangka membangun sosok aparatur yang bersih profesional dan melayani.

Delapan isu penting
Eko Prasojo mengungkapkan, ada 8 isu penting yang menjadi perhatian dalam pembahasan RUU ASN. Kedelapan hal itu mendorong pembudayaan kinerja dan kompetisi PNS dalam birokrasi.

Pertama, ASN akan terdiri dari PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Hal ini sebagai upaya untuk mendorong agar kinerja aparatur sipil negara (ASN) lebih meningkat, sehingga mereka harus memuat kontrak kinerja dan diikat dengan perjanjian kerja.

Isu penting kedua, jabatan pimpinan tinggi akan diadakan dari pejabat eselon I dan II sebagai pasukan elite birokrasi yang promosinya terbuka antar PNS di seluruh Indonesia untuk motor perubahan. Ketiga, sistem penggajian tunggal dengan mengurangi tunjangan dan menaikkan gaji pokok. Sistem ini diharapkan membuat tranparansi penghasilan dan meningkatkan income ASN berdasarkan kinerja.

Kesejahteraan pensiun juga menjadi perhatian dari RUU ini, yang dimasukkan dalam RUU, yakni memperbaiki system pensiun yang lebih adil bagi aparatur dan mengurangi beban negara.

Terkait dengan pensiun, yang merupakan isu kelima, ada upaya untuk menaikan batas usia pensiun PNS. Namun hingga saat ini ketentuan sampai usia berapa dan level jabatan mana saja yang akan dinaikan BUP-nya masih dalam pembahasan pemerintah dan DPR.

Isu keenam, kalau UU ini sudah diberlakukan, maka memungkinkan pemberhentian PNS yang tidak berkinerja. “Selama ini PNS tidak diberhentikan karena alasan tidak berkinerja,” tutur Eko Prasojo.

Ketujuh, sistem formasi akan diganti dengan system jabatan yang lowong berdasarkan analisis beban kerja. PNS dan Pegawai dengan perjanjian kerja hanya akan diangkat berdasarkan analisis beban kerja. Isu kedelapan, posisi jabatan hanya dapat diduduki maksimal 5 tahun, setelah itu harus melamar lagi.

Sumber: Humas Menpan

Read more
Monday, April 1, 2013

Uji Publik Daftar Nama Tenaga Honorer Kategori II

0 comments
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) RI menyampaikan pengumuman sehubungan dengan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.50-3/93 tanggal 19 Maret 2013. Kami juga sampaikan Daftar Nama Tenaga Honorer Kategori II, Daftar tenaga honorer dimaksud adalah Tenaga Honorer Kategori I yang Tidak Memenuhi Kriteria (TMK), sehingga dimasukkan menjadi Tenaga Honorer II. Tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh unit kerja adalah sbb:




1. Segera melakukan pengecekan kembali terhadap identitas Tenaga Honorer Kategori II tersebut.
2. Mengumumkan secara serentak nama-nama Tenaga Honorer Kategori II melalui papan pengumuman, media cetak lokal, dan media online, dengan mencantumkan persyaratan bahwa tenaga honorer kategori II dapat diangkat menjadi CPNS apabila:

- Usia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun dan paling rendah 19 (sembilan belas) tahun pada 1 Januari 2006;
- Mempunyai masa kerja sebagai tenaga honorer paling sedikit 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat pengangkatan CPNS masih bekerja secara terus- menurus pada unit kerja;
- Penghasilannya tidak dibiayai dari APBN/APBD;
- Bekerja pada instansi pemerintah;
- Dinyatakan lulus seleksi Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB);
- Syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

3. Segera menyampaikan hasil verifikasi yang telah diberi paraf pada setiao data dan distempel dinas, dan pengaduan/sanggahan/ keberatan dari masyarakat (apabila ada). Mohon laporan tersebut disampaikan pada Kepala Biro Kepegawaian Kemdikbud, melalui alamat email ropeg@kemdikbud.go.id paling lambat tanggal 19 April 2013.

Untuk keperluan Uji Publik Daftar Nama Tenaga Honorer Kategori II tersebut silakan download file-file penting yang anda butuhkan di bawah ini:


Demikian info Uji Publik Daftar Nama Tenaga Honorer Kategori II kami sampaikan,semoga bermanfaat! Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin!

Sumber: Kemdikbud

Read more
 
Aparatur.com © 2011 Schools Directory & World Sharings. Supported by Google docs viewer

Thanks for All friends