Dengan berakhirnya moratorium Cpns pada 31 Desember 2012, maka penerimaan Cpns akan dibuka kembali, tentunya dengan memperhitungkan formasi dan kebutuhan baik di tingkat pusat atau di daerah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Azwar Aboebakar mengatakan moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) sudah tidak akan dilanjutkan lagi pada 2013. Karena moratorium PNS berakhir pada Desember 2012 tahun lalu.
"Ini artinya sudah selesai, sudah," tegas Azwar, kepada wartawan di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (7/1/2013).
Namun, tegas dia, bukan berarti Pemerintah daerah "menghambur-hamburkan" anggaran untuk "penggemukan" formasi PNS.
"Kita mendesak betul supaya pemerintah supaya tidak terlalu boros menggunakan anggaran," ujarnya.
"Formasi PNS silahkan diajukan, kalau ada kebutuhan beban kerja dan administrasi," tambahnya.
Lebih lanjut Azwar Abubakar menjelaskan moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang seharusnya berakhir tahun ini masih menunggu arahan dari Presiden.
"Belum, belum ada keputusan. Ini tidak mendesak sekali," kata Menpan.
Moratorium merupakan salah satu cara untuk menerapkan efisiensi anggaran belanja bagi PNS.
“Yang penting bagaimana kami membuat manajemen kepegawaian,” ujar Azwar. Meski kebijakan moratorium nantinya dihapus, bukan berarti semua daerah bisa dengan mudah mengangkat dan menerima PNS.
Kemenpan & RB tetap akan memantau pelaksanaan penerimaan PNS sesuai dengan tugas, fungsi, dan kebutuhan masing-masing daerah.
Tribun News
"Ini artinya sudah selesai, sudah," tegas Azwar, kepada wartawan di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (7/1/2013).
Namun, tegas dia, bukan berarti Pemerintah daerah "menghambur-hamburkan" anggaran untuk "penggemukan" formasi PNS.
"Kita mendesak betul supaya pemerintah supaya tidak terlalu boros menggunakan anggaran," ujarnya.
"Formasi PNS silahkan diajukan, kalau ada kebutuhan beban kerja dan administrasi," tambahnya.
Lebih lanjut Azwar Abubakar menjelaskan moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang seharusnya berakhir tahun ini masih menunggu arahan dari Presiden.
"Belum, belum ada keputusan. Ini tidak mendesak sekali," kata Menpan.
Moratorium merupakan salah satu cara untuk menerapkan efisiensi anggaran belanja bagi PNS.
“Yang penting bagaimana kami membuat manajemen kepegawaian,” ujar Azwar. Meski kebijakan moratorium nantinya dihapus, bukan berarti semua daerah bisa dengan mudah mengangkat dan menerima PNS.
Kemenpan & RB tetap akan memantau pelaksanaan penerimaan PNS sesuai dengan tugas, fungsi, dan kebutuhan masing-masing daerah.
Tribun News
0 Comments