Sponsored Links

 
Sunday, March 31, 2013

Sebagian PNS Permasalahkan Status ASN

0 comments
Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) mencemaskan eksistensi Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang saat ini masih digodok oleh pemerintah karena RUU ini akan mengubah status PNS menjadi ASN itu akan mengharuskan para abdi negara untuk memiliki kompetensi.

Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Jawa Barat Pery Soeparma, di Gedung Sate Bandung, Rabu mengatakan RUU ASN dalam proses pematangan itu sempat dikhawatirkan kalangan PNS karena status PNS dan ASN sangat berbeda.

"Dan ini yang dikhawatirkan itu karena jabatan bukan lagi ditentukan kepala daerah tapi akan ditentukan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)," kata Pery.

Ia menjelaskan dalam PNS hanya dikenal dua jabatan yakni struktural dan fungsional sesuai UU 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian.

"Jadi jabatan tersebut ditentukan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)," kata dia.

RUU ASN, menurut Pery, dikenal tiga jabatan yakni administrasi, fungsional, eksekutif senior yang seluruhnya akan ditentukan KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara).

Ia menuturkan, komisi itu terdiri dari lima unsur yakni perwakilan dari pemerintah pusat, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, organisasi kepegawaian, dan perwakilan dari daerah masing-masing.

"Untuk penentuan ini mulai dari tingkat yang paling rendah hingga yang tinggi-tinggi seperti eselon I, II sampai deputi, sekjen," katanya.

Dikatakan dia, penentuan jabatan khususnya pada jenjang eksekutif senior oleh KASN terbilang riskan karena unsur yang berada di komisi tersebut dinilai kurang paham dengan kebutuhan daerah.

Diutarakannya, RUU ASN sempat terhambat di Kementrian Dalam Negeri karena sejumlah wewenang bakal diambil alih tapi aturan baru itu dipastikan bakal segera begulir karena keinginan dan desakan DPR RI.

Walaupun demikian pihaknya mendukung aturan baru itu demi upaya peningkatan kompetensi PNS yang saat ini masih dinilai rendah.

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pernah menyebutkan dari total PNS di Indonesia yang mencapai 4,7 jutaan hanya 10 persen yang memiliki kompetensi dan khusus di Provinsi Jabar, jumlah abdi negaranya sekitar 320 ribuan.

Menyikapi hasil tersebut Pengamat Ilmu Pemerintahan dari IPDN, Sadu Wasitiono mengatakan RUU ASN akan bernilai positif untuk membuat aparatur negara menjadi lebih profesional.

Menurut dia, aturan baru itu membuat PNS keluar dari zona nyaman ke zona kompetisi karena jabatan ASN bisa diisi dari PNS maupun luar PNS. Sistem ini dinilai mampu mencegah aksi KKN dalam sistem rekrut abdi negara sehingga pemerintah perlu mengawasi pembentukan KASN agar bersifat independent, demikian menurut Sadu Wasitiono Pengamat Ilmu Pemerintahan dari IPDN Sumedang Jabar.

Sumber: Antara

Read more

Aparatur dan Penegakan Hukum

0 comments
Penegak hukum dan aparat birokrasi diminta untuk menjadi contoh dalam penegakan hukum. Mereka selayaknya menjadi contoh bagi masyarakat lain agar taat pada hukum. Pandangan itu dikemukakan pakar hukum Romli Atmasasmita dalam Simposium Nasional Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminal Indonesia, di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (19/3/2013).

Menurutnya, upaya itu perlu dilakukan karena jika aparat tidak memberi contoh yang baik, maka masyarakat juga akan mengabaikan aturan hukum. Sayangnya, selama ini justru aparatur negara tidak memberikan contoh yang baik. Bahkan, banyak pula yang justru menjalin kontak dengan masyarakat untuk melakukan pelanggaran hukum.

“Kontak paling sering antara aparatur negara dengan masyarakat adalah dalam hal mengurus perizinan usaha,” kata Romli.

Menurutnya, jika birokrat bekerja sesuai dengan perundang-undangan, perizinan akan mudah dan murah. Namun, faktanya seringkali birokrat mempersulit keluarnya perizinan dengan maksud supaya pemohon mengeluarkan uang pelicin.

Padahal kondisi seperti ini membahayakan birokrat dan masyarakat pemohon. Kalau transaksi itu terjadi, bisa dikenakan pasal penyuapan. "Di kehidupan nyata, sikap buruk aparatur itu menjadi masalah hukum seperti dalam kasus Buol yang menyeret pengusaha Hartati Murdaya. Padahal, untuk melihat kasus ini sangatlah sederhana, kalau Bupati Buol tidak meminta, tentu kasus ini tidak akan pernah ada," ungkapnya.

Oleh sebab itu, hendaknya aparat penegak hukum berpegang pada hati nurani dan secara profesional mengambil langkah hukum yang tepat dan bijak. Menurut Romli, fakta seperti dalam kasus Buol itu membuktikan bahwa jika aparatur negara terutama di puncak kekuasaan tidak memberikan contoh, hal itu bakal mengorbankan banyak elemen bangsa.

"Contoh yang lebih besarnya begini, jargon antikorupsi salah satu parpol tidak berhasil dengan efektif, bahkan melibatkan banyak anggota parpol itu dalam korupsi. Bagaimana rakyat taat dan patuh termasuk aparatur birokrasi jika orang-orang di sekitar presiden juga melibatkan dirinya dalam kasus korupsi," tegasnya.

Sudah selayaknya, aparatur penegak hukum dan aparat birokrasi seharusnya menjadi garda terdepan dalam membangun kesadaran hukum. Jika yang terjadi sebaliknya, tentu masyarakat juga akan berperilaku negatif terhadap hukum.

Untuk memperkuat kesadaran hukum, perlu juga dibangun pandangan bahwa hukum jangan hanya dipandang sebagai sistem norma dan perilaku, tetapi juga sebagai sistem nilai.

"Ini artinya, dalam proses pembentukan Undang-Undang ataupun putusan pengadilan maupun di dalam penegakan hukum, filsafat Pancasila harus menjadi rujukan," jelasnya.

Dalam Simposium Nasional tersebut Jaksa Agung Republik Indonesia (RI), Basrif Arief, juga menjadi pembicara, ia mengemukakan pandangannya tentang perlunya komitmen bersama Politik Hukum untuk menentukan suatu pilihan cara– cara yang hendak digunakan untuk mencapai tujuan hukum di masyarakat yakni tentang adanya persamaaan di depan hukum atau The Politic For The Low sebagai asas terpenting dalam hukum modern. Abraham: Korupsi, Kejahatan Luar Biasa Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, mengatakan, korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Korupsi bukan lagi masalah lokal melainkan suatu fenomena transnasional yang mempengaruhi semua masyarakat dan ekonomi sehingga mendorong perlunya kerjasama internasional dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Sumber: inilah.com


Read more
Sunday, March 24, 2013

Jadwal Tes Cpns 2013 Bisa Berubah

0 comments
Pasca tidak berlakunya moratorium, Pemerintah kembali membuka lowongan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk formasi tahun 2013, pada Juli mendatang. Pemerintah menyiapkan kuota penerimaan CPNS berjumlah 60 ribu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar di Medan, Selasa, 19 Maret 2013 mengatakan bahwa tahun ini pihaknya menerima CPNS formasi baru. Penerimaan CPNS tahun 2013 ini sekitar 50 persen dari total jumlah PNS yang pensiun tahun 2013 yakni 120 ribu. Penerimaan CPNS tahun 2013 ini akan disesuaikan dengan kebutuhan atau yang diperlukan saja. Pola seperti ini harus dilakukan karena jumlah PNS Indonesia berlebih untuk satu lembaga/departemen. Jadi prinsipnya, Pemerintah hanya menerima formasi CPNS yang paling dibutuhkan saja.

Dia juga menjelaskan penerimaan CPNS tahun 2013 akan difokuskan kepada kebutuhan lembaga dan departemen dengan mengedepankan azas kompetensi dan kelayakan.



Berbincang mengenai Jadwal Ujian Cpns 2013, info mengejutkan datang dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). Mereka menyebutkan jika anggaran penganggakatan CPNS baru yang masih diblokir Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak hanya untuk kelompok honorer kategori 2 (K2). Anggaran untuk tes pelamar umur juga diblokir.

Pemblokiran anggaran untuk pelaksanaan tes CPNS tersebut memang meresahkan. Apalagi jadwal pelaksanaan tes CPNS semakin mepet. Kemen PAN-RB menjadwalkan jika tes CPNS untuk pelamar umum maupun tenaga honorer K2 digelar antara Juni dan Juli tahun 2013. Dia mengatakan jika pemblokiran oleh Kemenkeu itu bukan menjadi persoalan yang rumit. Sebab secara kelembagaan, anggaran untuk pengangkatan CPNS 2013 senilai Rp 99 miliar sudah disetujui DPR.

Dikabarkan Kemen PAN-RB terus menjalin komunikasi yang kuat dengan pihak Kemenkeu. Dengan upaya ini, diharapkan pemblokiran anggaran tes CPNS 2013 bisa segera dicabut. Dia bahkan menyebutkan jika Kemen PAN-RB sudah road show ke sejumlah daerah untuk sosialisasi pelaksanaan tes CPNS baru 2013. Diantara materi sosialisasi adalah tentang skema permohonan formasi CPNS baru.

Kemen PAN-RB menuntut semua instansi daerah melampirkan hasil analisis beban kerja (ABK) dan analisis jabatan (Anjab) ketika meminta formasi CPNS baru. Tanpa dua hasil analisis itu, Kemen PAN-RB tidak bisa memastikan instansi tertentu benar-benar kekurangan pegawai baru atau hanya asal minta formasi.

Sebagai info bahwa Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan) telah menjadwalkan sosialisasi formasi Cpns 2013 serentak di 12 kota. Hal-hal yang disosialisikan diantaranya menyangkut kebijakan pengadaan CPNS tahun 2013 yang meliputi formasi umum dan rencana penyelesaian tenaga honorer kategori II. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk mengkoordinasikan kebijakan program sumber daya manusia (SDM) aparatur.

Disebutkan bahwa sebanyak 238 peserta dari empat pemerintah provinsi yakni Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung dan Bengkulu serta 42 kabupaten-kota diundang dalam acara tersebut.

Diolah dari berbagai sumber

Read more
Saturday, March 23, 2013

Sosialisasi Formasi Cpns 2013 Oleh Kemenpan-RB

0 comments
Kementerian PAN-RB menjadwalkan sosialisasi kebijakan pengadaan CPNS tahun 2013, yang meliputi formasi umum dan rencana penyelesaian tenaga honorer kategori II. Kegiatan yang dimaksudkan untuk mengkoordinasikan kebijakan program sumber daya manusia (SDM) aparatur itu akan diselenggarakan di 12 kota.

Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian PANRB Muhammad Imanuddin mengatakan, kegiatan itu diawali di Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013. Sebanyak 238 peserta dari empat pemerintah provinsi, yakni Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung, dan Bengkulu serta 42 kabupaten/kota diundang dalam acara tersebut.



Pejabat yang diundang meliputi Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Inspektur, dan Kepala Biro/Bagian Organisasi dan Tatalaksana. “Setiap instansi boleh mengirimkan peserta paling banyak enam orang,” ujar Imanuddin menambahkan.

Berikut kami rekapkan data Daftar Daerah Peserta Sosialisasi Kebijakan SDM Aparatur
Pangkal Pinang 21 MARET 2013

Pemprov Sumatera Selatan


No.Nama Kabupaten/Kota
1 Kab. Banyuasin
2 Kab. Empat Lawang
3 Kab. Lahat
4 Kab. Muara Enim
5 Kab. Musi Banyuasin
6 Kab. Musi Rawas
7 Kab. Ogan Ilir
8 Kab. Ogan Komering Ilir
9 Kab. Ogan Komering Ulu
10 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
11
Kab. Ogan Komering Ulu Timur
12 Kota Lubuk Linggau
13 Kota Pagar Alam
14 Kota Palembang
15 Kota Prabumulih

Pemprov Jambi


No.Nama Kabupaten/Kota
1 Kab. Batanghari
2 Kab. Bungo
3 Kab. Kerinci
4 Kab. Merangin
5 Kab. Muaro Jambi
6 Kab. Sarolangun
7 Kab. Tanjung Jabung Barat
8 Kab. Tanjung Jabung Timur
9 Kab. Tebo

Pemprov Bangka Belitung


No.Nama Kabupaten/Kota
1 Kab. Bangka
2 Kab. Bangka Barat
3 Kab. Bangka Selatan
4 Kab. Bangka Tengah
5 Kab. Belitung
6 Kab. Belitung Timur
7 Kota Pangkal Pinang

Pemprov Bengkulu


No.Nama Kabupaten/Kota
1 Kab. Bengkulu Selatan
2 Kab. Bengkulu Tengah
3 Kab. Bengkulu Utara
4 Kab. Kaur
5 Kab. Kepahiang
6 Kab. Lebong
7 Kab. Mukomuko
8 Kab. Rejang Lebong
9 Kab. Seluma
10 Kota Bengkulu


Pemprov Kepri


No.Nama Kabupaten/Kota
1 Kab. Kepulauan Anambas


Dijelaskan, materi yang akan disampaikan dalam kegiatan tersebut meliputi kebijakan pengadaan CPNS tahun 2013, tenaga honorer kategori II, kebijakan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur, penegakan integritas SDM aparatur, serta masalah kesejahteraan pegawai.

Adapun pejabat dari Kementerian PANRB yang akan menyampaikan materi terdiri dari Asdep Perencanaan SDM Aparatur, Asdep Sistem Manajemen SDM Aparatur, Asdep Pengembangan SDM Aparatur, Asdep Penegakan Integritas SDM Aparatur, dan Asdep Kesejahteraan SDM Aparatur.

Menurut rencana, dalam acara tersebut juga akan disampaikan listing tenaga honorer kategori II oleh Kepala kantor Regional (Kakanreg) VII BKN Palembang.


Sumber : Humas Menpan


Read more

Arti Penting UU Aparatur Sipil Negara

0 comments
Pemerintah siap melakukan pembahasan RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan DPR. Menurut Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Prof. Eko Prasojo di Jakarta, jika bisa dilaksanakan dalam masa sidang pertama, sehingga pada bulan April 2013 dapat disahkan,” ujar Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Eko Prasojo di Jakarta. Menurutnya pembahasan di tingkat pemerintah sudah selesai, setelah dilakukan harmonisasi dengan Kemendagri dan Kementerian Keuangan terhadap beberapa pasal.

Dalam kaitannya dengan birokrasi, beliau berpendapat bahwa netralitas birokrasi Indonesia dalam implementasi masih perlu diperbaiki. Selama pemerintah tidak tunduk pada undang-undang maka birokrasi itu tidak netral karena budaya politik berhubungan erat dengn budaya birokrasi. Jadi jika ingin memperbaiki sistem birokrasi juga harus perbaiki sistem politik. Birokrasi dan politik selalu bergandengan tangan. Kita butuhkan birokrasi yang netral bukan birokrasi yang memenuhi kepentingan politik secara parsial. Netralitas dalam implementasi masih perlu perbaikan.



Menurutnya, beberapa permasalahan sumber daya manusia aparatur Indonesia antara lain rekrutmen yang tidak objektif dan kompetitif, promosi jabatan yang masih tertutup. Masih belum terbangunnya sistem dan budaya kinerja serta level remunerasi yang rendah dan tidak terkait dengan kinerja. Berbicara dalam proses pengisian jabatan dan rekrutmen pegawai masih terkait dengan kedekatan perseorangan dan korupsi.

Untuk membangun netralitas, birokrasi salah satu caranya dengan proses pergantian jabatan tidak dilakukan secara tertutup tapi dilakukan secara terbuka Oleh karena itu, Rancangan Undang-undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN) tengah disusun. Tujuan utamanya untuk menjaga independensi dan netralitas ASN. Selain itu juga untuk meningkatkan kompetensi, kinerja, kesejahteraan dan integritas ASN. Perbaikan kualitas pelayanan publik dan memperkuat pengawasan serta akuntabilitas ASN juga menjadi sasaran RUU ASN.

Prof. Eko mengatakan dalam RUU ASN dipaparkan hal-hal baru seperti ASN sebagai profesi yang memiliki standar pelayanan profesi, menegakan kode etik dan kode perilaku profesi. Memiliki sistem pendidikan dan pelatihan profesi, standar sertifikasi profesi dan organisasi yang independen. RUU ini memberikan kesempatan lebih objektif pada lulusan perguruan tinggi bahwa masuk menjadi pegawai negeri sispil (PNS) tidak perlu bayar. Sekarang kami bangun sistem seleksi CPNS bukan kedekatan hubungan antar orang. Semua kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

(Paparan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Prof. Dr. Eko Prasojo dalam Seminar Nasional Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Aparatur Negara yang Bebas KKN di Kampus Universitas Pasundan, Jln. Lengkong, Kota Bandung, Rabu (20/3/13).)

Sementara itu seiring pembentukan Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) disinyalir organisasi KORPRI akan semakin menguat. Karena dalam RUU ASN diatur mengenai bentuk kerja dari organisasi non kedinasan seperti KORPRI dan Dharma Wanita.

Guna menghindari terjadinya tumpang tindih dan kerancuan pengaturan SDM aparatur, pemerintah melakukan penyelarasan RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan undang-undang lain yang mengatur masalah SDM aparatur. Salah satunya adalah UU No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Berdasarkan pasal 47 ayat (1) UU tentang TNI, prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil, setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Sedangkan ayat (2) menetapkan, prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor atau instansi pemerintah yang membidangi Korpolkam, Pertahanan, Sekmil, Intelejen Negara, Sandi Negara, Lemhanas, Dewan Pertahanan Nasional, SAR, narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung. Prajurit yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), didasarkan atas permintaan pimpinan, serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan departemen dan lembaga pemerintah non departemen.

Dalam RUU ASN, ketentuan mengenai alih status anggota TNI/POLRI kembali dipertegas. Pasal 65 ayat (1) RUU ini berbunyi, anggota TNI maupun POLRI dapat menduduki jabatan sipil berupa jabatan karier, setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan, dan beralih status menjadi PNS.

Diolah dari berbagai sumber

Copyright © 2013 Aparatur.com all rights reserved


Read more
Wednesday, March 13, 2013

Penetapan RUU ASN Optimis Lancar

0 comments
Rancangan Undang-undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN) rencananya dalam waktu dekat akan disampaikan pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Penetapan Rancangan Undang-undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN) diperkirakan bakal berjalan dengan mulus. Menyusul dengan telah adanya kesamaan pandangan di kalangan instansi terkait.

"Dengan akan dilaporkannya RUU ASN ke presiden, pembahasan lanjutan RUU tersebut dengan DPR diharapkan dapat segera dilaksanakan. Apalagi sudah ada kesamaan pandangan antara sejumlah kementerian/lembaga terhadap materi RUU inisiatif DPR tersebut," jelas Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (WamenPAN-RB) Eko Prasojo di Jakarta, Jumat (8/3).



Dijelaskannya, RUU ASN sudah dibahas dalam rapat yang dipimpin Menko Polhukam Djoko Suyanto. Dalam rapat tersebut, MenPAN-RB Azwar Abubakar, Mendagri Gamawan Fauzi, Kepala BKN Eko Soetrisno, Kepala LAN Agus Dwiyanto, perwakilan dari Kementerian Keuangan dan Sekretariat Negara telah sepaham. Beberapa pasal yang sempat diperdebatkan salah satunya masalah anggaran sudah bisa diselesaikan.

Suasana Pembahasan RUU ASN Di Kemenko Polhukam

Dalam kesempatan itu Menko Polhukam mengatakan, setelah dilakukan penyelarasan, RUU ASN segera dilaporkan ke Presiden, sehingga dalam waktu dekat dapat disampaikan ke DPR untuk dilakukan pembahasan lanjutan.

Adanya UU ASN, diyakini Eko Prasojo akan mendorong peningkatan kualitas dan profesionalisme PNS. Hal tersebut sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan aparatur.

Sumber: Kantor Menpan


Read more

Pengertian Diskresi Dalam RUU Adpem

0 comments
Eksistensi rancangan undang-undang (RUU) tentang administrasi pemerintahan (Adpem) diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan administrasi yang seringkali menjadi penyebab pejabat public dianggap melakukan pelanggaran maupun penyimpangan kewenangan akibat kesalahan administasi. Deputi Bidang Tatalaksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Deddy S Bratakusumah mengatakan, perundang-undangan administrasi pemerintah ini penting karna akan mengatur secara tegas mengenai ketentuan diskresi bagi pejabat public. Sebab, seringkali akibat kesalahan administrasi membuat pejabat public dinyatakan telah melakukan pelanggaran hukum karena melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan karena mengeluarkan suatu kebijakan.

RUU Administrasi Pemerintahan (Adpem) yang sudah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas), saat ini masih dalam pembahasan di tingkat pemerintah. Pembahasan terutama untuk mencari titik temu pemahaman mengenai diskresi.



Pengertian mengenai diskresi sebenarnya sudah tertuang dalam draft RUU Administrasi Pemerintahan, yakni keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam hal peraturan perundang-undangan memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Deputi Tatalaksana Kementerian PANRB Deddy S. Bratakusuma mengatakan, sebelum masuk ke pembahasan di DPR, pemerintah harus satu suara dengan pemahaman yang sama, terutama soal diskresi. Beliau memberikan contoh sederhana tentang diskresi, seorang polisi lalu lintas yang mengatur lalu lintas di suatu perempatan jalan, yang sudah diatur lampu pengatur lalu lintas (traffic light). Menurut Undang Undang Lalu Lintas, polisi dapat menahan kendaraan dari satu ruas jalan meskipun lampu hijau, atau mempersilakan jalan kendaraan meskipun lampu merah. “Ini bentuk diskresi yang paling jelas dan bisa kita lihat sehari-hari.

Kami team aparatur.com kalau boleh menambahkan dalam Pengertian Diskresi ini. Secara etimologi diskresi sebagai suatu kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yangg dihadapi. Diskresi dianggap sebagai kebijakan dari pejabat yang intinya membolehkan pejabat publik melakukan sebuah kebijakan dimana undang-undang belum mengaturnya secara tegas, dengan tiga syarat. yakni, demi kepentingan umum (public interest), masih dalam batas wilayah kewenangannya, dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Jadi pada dasarnya diskresi merupakan kebebasan Pejabat dalam mengambil keputusan menurut pertimbangannya sendiri. Diskresi adalah, kebijakan dari pejabat negara dari pusat sampai daerah yang intinya membolehkan pejabat publik melakukan sebuah kebijakan yang melanggar dengan UU, dengan tiga syarat di atas.

Dalam RUU Adpem, diskresi nantinya diberikan kepada pejabat mulai dari Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota hingga Kepala Desa. Dengan adanya UU Adpem, maka keputusan pejabat tersebut terlindungi, sejauh tidak menyalahi ketentuan yang berlaku. Jadi pejabat tak perlu takut, kalau dia melakukan tugasnya sesuai aturan.

Adanya UU Adpem juga akan memperkuat kedudukan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang hingga saat ini sering tidak digubris oleh kepala daerah. Masih sering terdengar Bupati atau Walikota yang tidak mau mengeksekusi keputusan PTUN. Kalau UU Adpem sudah diundangkan, maka tidak ada alasan lagi bagi bupati untuk tidak melaksanakan keputusan pengadilan TUN, karena bersifat final dan mengikat.

RUU Adpem yang juga disebut dengan Undang Undang Tata Usaha Negara (pasal 78 ayat (2)), terdiri dari 16 bab yang meliputi 80 pasal.

Sumber: Kantor Menpan


Read more
 
Aparatur.com © 2011 Schools Directory & World Sharings. Supported by Google docs viewer

Thanks for All friends