Sponsored Links

 
Thursday, January 17, 2013

Kisi-kisi Ujian Cpns 2013

0 comments
Menurut Deputi SDM KemenPAN dan Reformasi Birokrasi Ramli Naibahu dalam konfrensi pers di kantornya pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2012 bahwa materi soal ujian Cpns terdiri dari Kompetensi Dasar dan Kompetensi Bidang. Kisi kisinya itu ada kompetensi dasar, kemudian wawasan kebangsaan, pengetahuan, intelegensia, kemampuan numerik, dan kemampuan verbal.

Untuk tes kompetensi dasar pemerintah akan memberikan soal yang sama karena ingin menilai kepribadian calon PNS tersebut. Dalam kompetensi dasar tidak ada jawaban yang benar maupun salah. Namun ada jawaban paling benar dari yang benar tersebut. Berikut kami sampaikan Kisi-kisi Ujian Cpns yang bersumberkan dari Pemerintah (Kemenpan & RB):

Kisi-kisi Materi Ujian Cpns


Materi Ujian Kompetensi Dasar PNS meliputi :


1a. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai 4 Pilar Kebangsaan Indonesia yang meliputi;

1). Pancasila,

2). Undang-Undang Dasar 1945,

3). Bhineka Tunggal Ika,

4). Negara Kesatuan Republik Indonesia (sistem tata Negara Indonesia, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sejarah perjuangan bangsa, peranan Bangsa Indonesia dalam tatanan Regional maupun Global, dan kemampuan berbahasa Indonesia secara baik dan benar).

1b. Tes Intelegensi Umum (TIU) dimaksudkan untuk menilai;

1). Kemampuan verbal yaitu kemampuan menyampaikan informasi secara lisan maupun tulis,

2). Kemampuan numerik yaitu kemampuan melakukan operasi perhitungan angka dan melihat hubungan diantara angka-angka,

3). Kemampuan berpikir logis yaitu kemampuan melakukan penalaran secara runtut dan sistematis,

4). Kemampuan berpikir analitis yaitu kemampuan mengurai suatu permasalahan secara sistematik.

1c. Tes Karakteristik Pribadi (TKP) untuk menilai;

1). Integritas diri,

2). Semangat berprestasi,

3). Kreatifitas dan inovasi,

4). Orientasi pada pelayanan,

5) Orientasi kepada orang lain,

6). Kemampuan beradaptasi,

7). Kemampuan mengendalikan diri,

8). Kemampuan bekerja mandiri dan tuntas,

9). Kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan,
10).Kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan

11).Kemamapuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain.

Materi Soal Ujian Kompetensi Bidang :


2a. Materi soal ujian kompetensi bidang disesuaikan dengan karakteristik jabatan, yang pelaksanaannya dapat berbentuk;

1). Tes tertulis,

2). Tes praktek (performance test),

3). Tes psikologi lanjutan, dan atau

4). Tes wawancara.

2b. Penyusunan materi soal ujian tulis kompetensi bidang adalah tanggungjawab Instansi Pembina Jabatan Fungsional yang bersangkutan, misalnya;

1). Dosen dan Guru oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

2). Dokter, Perawat, dan Bidan oleh Kementerian Kesehatan,

3). Diplomat oleh Kementerian Luar Negeri,

4). Penyuluh Pertanian oleh Kementerian Pertanian,

5). Perancang Peraturan Perundang-undangan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Pelaksanaan agar berkoordinasi dengan PPK Instansi Pengguna melalui Panitia Pengadaan CPNS Instansi.

2c. Dalam rangka menjaga keamanan dan kerahasiaan materi soal ujian kompetensi bidang, Instansi Pembina Jabatan Fungsional dapat melakukan penggandaan, pendistribusian, pengawasan ujian, pengumpulan soal dan LJK hasil ujian serta pengolahan LJK hasil ujian kompetensi bidang.

2d. Materi tes praktek disusun oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional dalam bentuk panduan tes praktek sesuai dengan kebutuhan jabatan yang memuat rincian informasi yang akan diperoleh dari pelamar CPNS, bentuk praktek, kriteria penguji, serta kriteria hasil tes praktek.

2e. Materi tes psikologi lanjutan disusun oleh instansi yang bersangkutan dalam bentuk panduan wawancara sesuai dengan kebutuhan jabatan yang memuat rincian informasi yang akan diperoleh dari pelamar CPNS, bentuk/jenis tes psikologi, kriteria penguji psikologi, serta kriteria hasil tes psikologi.

2f. Materi tes wawancara disusun oleh instansi yang bersangkutan dalam bentuk paduan wawancara sesuai dengan kebutuhan jabatan yang memuat rincian informasi yang akan diperoleh dari pelamar CPNS, teknik wawancara, kriteria pewawancara, serta kriteria hasil penilaian wawancara.


Sementara untuk tes kompetensi bidang, disesuaikan dengan instansi yang diminati. Tes kompetensi bidang akan dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait. Misalnya untuk Kementerian Luar Negeri itu ada kualitas bahasa dan segala macamnya dan MenPAN dan reformasi birokrasi membuat kompetensi dasar, nanti baru kompetensi instansi dari instansi terkait.

Dari sisi penilaian, dari tes kompetensi dasar akan dinilai kepribadian calon PNS tersebut apakah rajin bekerja, aktif dan nilainya minimal 60 persen dari semua tes, sedangkan wawasan kebangsaan dan intelegensi umum itu hanya 20 persen.

Pemerintah bermaksud menyeleksi kepribadian dan karakter yang membantu, karena kalau wawasan dan intelegensi bisa dibentuk ketika bekerja.

Untuk materi soal, pemerintah juga bekerjasama dengan 10 perguruan tinggi negeri. Pemerintah juga berjanji lebih ketat dalam proses seleksi CPNS. Salah satu upayanya menggandeng pihak lain untuk ikut mengawasi jalannya proses rekrutmen Cpns/Casn.

Disamping itu Kemenpan & RB menjalin juga MoU dengan ICW mou, dan juga konsorsium LSM, KPK, BIN juga dilibatkan. Termasuk pengawasan inspektorat.

Menurut hemat kami untuk seleksi Ujian Cpns / Casn 2013, materi-materi tersebut masih relevan. Demikian informasi Kisi-kisi Ujian Cpns 2013, semoga bermanfaat, Amin!

Copyright © 2013 Aparatur.com all rights reserved

Read more

DPR Menilai Pemerintah Tidak Konsisten Soal Data Honorer

0 comments
Komisi II DPR RI menilai adanya ketidak konsistenan antara tim dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN&RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam melakukan verifikasi validasi (verval) tahap satu data honorer yang dianulir pemerintah.

Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo dalam rapat dengar pendapat dengan WamenPAN&RB, Kepala BKN, dan Kepala BPKP, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/1) mengatakan : "Ini aneh, saat pengumuman 30 Maret 2012 banyak daerah dinyatakan lolos, tapi kemudian setelah quality assurance (QA), malah tidak muncul sama sekali".

Ganjar mencontohkan Kabupaten Purbalingga yang dalam uji publik disebutkan ada 194 honorer K1 memenuhi kriteria (MK). Anehnya pada Desember 2012, nama honorer K1 Purbalingga tidak muncul sama sekali.

"Kok bisa hilang nama-namanya padahal yang melakukan verval ada tim itu juga. Kalau saya katakan, ini datanya tidak valid makanya muncul banyak masalah," ujarnya.

Menjawab soal itu, Wakil Menteri PAN&RB Eko Prasojo mengakui ketidakcermatan pemerintah saat verval tahap satu. Ketidakcermatan itulah yang menyebabkan banyak komplain atas data tersebut.

"Kami akui pemerintah kurang cermat dalam penanganan verval pertama. Ini karena keterbatasan waktu, anggaran, dan SDM. Itu sebabnya, MenPAN&RB kemudian memintakan BPKP untuk melakukan QA, audit tujuan tertentu (ATT), dan verval tahap dua," ujarnya.

Sementara itu, di tempat yang sama, Kepala BPKP Mardiasmo mengatakan, hasil QA, ATT, dan verval tahap dua dapat dipertanggungjawabkan karena secara institusi BPKP turun langsung. Berbeda dengan verval tahap satu, BPKP hanya diperbantukan saja di BKN untuk memeriksa dokumen.

"Sejak Agustus 2012, BPKP langsung melakukan pemeriksaan dan hasilnya ada 52 ribuan honorer K1 dari total 72 ribu yang clear. Sisanya masih diperiksa BPKP," ujarnya.

Pengakuan ketidakcermatan pemerintah ini, langsung diapresiasi Komisi II DPR. Hanya saja kata Ganjar, ketidakcermatan pemerintah ini telah merugikan publik karena merasa dibohongi.

"Kalau posisi saya ada di atas bapak-bapak pejabat ini, anda akan saya berikan sanksi. Sebab, ketidakcermatan Anda semua menunjukkan kerja pemerintah tidak profesional," tegas Ganjar.

Sumber : DPR RI

Read more
Tuesday, January 15, 2013

UU ASN Dorong Netralitas PNS

0 comments
Rancangan Undang-undang Aparatur Sipil Negara (RUU-ASN) yang masih dibahas di DPR RI memiliki semangat untuk mereformasi birokrasi secara lebih baik, serta mendorong netralitas PNS. Jika diberlakukan, undang-undang ini ikut membantu strategi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) yang muntuk menciptakan netralitas PNS, tanpa intervensi kepentingan politik. Tentang semangat yang dibawa RUU-ASN Kepala Biro Hukum dan Humas Kemenpan RB, Gatot Sugiharto, menyampaikan pandangannya.

Strategi reformasi birokrasi Kemenpan RB menangani masalah Birokrasi dan kinerja PNS yang kerap disorot:

Birokrasi negara memang banyak disoroti akhir-akhir ini. Di berbagai media massa, sorotan itu lebih banyak ditujukan kepada PNS. Baik itu berupa postur anggaran belanja pegawai negeri, penempatan pegawai, sampai sturktur birokrasi.

Untuk itu, selain mendorong Undang-undang ASN, Kemenpan RB telah mencanangkan sembilan program percepatan Reformasi Birokrasi. Pertama, penataan struktur birokrasi. Baik itu di tingkat lembaga negara, kementerian, maupun organisasi pemerintah daerah. Untuk lembaga, kita sementara mengevaluasi LPNK (Lembaga Pemerintahan Non Kementerian dan lembaga non struktural (LNS). Penataan struktur birokrasi juga dilakukan dengan penyederhanaan rantai birokrasi atau eselon.

Kemudian yang kedua, adalah penataan jumlah dan distribusi PNS. Termasuk di antaranya menganalisa pemetaan jabatan, pembatasan dan pengurangan belanja pegawai, serta evaluasi distribusi PNS. Ketiga, adalah mendorong sistem seleksi CPNS dan promosi PNS secara terbuka. Program selanjutnya, adalah profesionalisasi PNS, kemudian pengembangan sistem elektronik pemerintah, peningkatan pelayanan publik, peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur, peningkatan kesejahteraan pegawai negeri, dan program kesembilan adalah efisiensi penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana kerja PNS.

Tentang upaya yang dilakukan untuk merampingkan struktur birokrasi dan menyederhanakan rantai birokrasi:

Saat ini, kita masih sedang menunggu keputusan presiden terkait penghapusan sepuluh LNS, yang setelah kita evaluasi, efektifitas dan fungsi-fungsinya tidak ada lagi, serta overlap dengan lembaga pemerintahan. Sepuluh LNS itu antara lain, Komisi Hukum Nasional, Dewan Gula Nasional, Dewan Buku Nasional, Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional, Dewan Pengembangan Kawasan Perekonomian Terpadu, Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional, Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan, dan Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia.

Kita terus mengevaluasi lembaga lainnya, dan secara berturut, tahun depan, akan ada lagi lembaga yang akan kita usulkan untuk dihapus, demi merampingkan kinerja LNS ini. Khusus soal penyederhanaan rantai birokrasi, kita masih sedang mewacanakan penghapusan Eselon III dan Eselon IV meskipun masih dalam perdebatan yang panjang.

Semangat yang dibawa Rancangan UU ASN yang dibahas DPR RI, khususnya netralitas dan kinerja PNS:

UU ini banyak membawa perubahan yang baik untuk birokrasi negara. Salah satu isi UU ini adalah, status sekretaris daerah sebagai salah satu pejabat struktural tertinggi. Di sebuah daerah, sekretaris daerah menjadi pejabat karier senior, yang memiliki kewenangan dalam penempatan dan distribusi PNS. Tanpa intervensi dari kepala daerah. Dengan menjadi pejabat struktural tertinggi, semangat menjaga netralitas dan profesionalitas PNS terjaga, karena mereka hanya diatur oleh Sekda.

Yang mengangkat dan mengawasi kinerja sekda, jika bupati maupun wali kota tak bisa lagi mengintervensi sekda:

Nah, dalam UU ini juga dijelaskan tentang Komisi Aparatur Sipil Negara, yang salah satu fungsinya mengawasi Sekda. Komisi ini juga akan berwenang menetapkan regulasi profesi ASN, mengawasi Instansi dan Perwakilan dalam melaksanakan regulasi, dan tugas lainnya. Nah, jika RUU ASN ini disahkan, maka kita akan bentuk peraturan pelaksanaan yang atur secara teknis, pengangkatan Sekretaris Daerah. Yang jelas, aturannya kita rancang agar tidak bisa dicampuri kepentingan politik.

Selain sekda, hal lain menarik dalam UU ASN ini adalah pengakuan terhadap aparat sipil negara lain, selain PNS, yakni pegawai tidak tetap pemerintah, yang diperlakukan dengan memberinya honorarium sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya, tunjangan, cuti, pengembangan kompetensi, hingga biaya kesehatan dan uang duka.

Terkait program transparansi dan akuntabilitas aparatur:

Kita mendorong pelaporan harta kekayaan PNS, sebagai perluasan wajib lapor, dan menjadi dasar dalam menaikkan pangkat dan promosi jabatan PNS. Terkait kinerja, aparatur juga didorong untuk melaksanakan berbagai proyek di awal-awal tahun. Untuk sistem seleksi CPNS dan promosi PNS secara terbuka, langkah kita adalah melakukan kerjasama dengan konsorsium PTN, dan penggunaan Computer Asisten Test.

Perihal pembatasan dan pengurangan jumlah PNS:

Kita kembali melakukan perekrutan tahun 2013 (moratorium sudah berakhir 31 Desember 2012, red.), tapi dengan syarat-syarat yang lebih ketat, seperti analisa jabatan, klasifikasi jabatan, dan khususnya alokasi APBD untuk belanja pegawai tidak berada di atas 50 persen. Sedangkan dibawah 50 persen nggak (tidak, red.).

Sumber : Fajar
Read more

Pemerintah Bangun 250.000 Rumah di Malang untuk PNS

0 comments
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), tahun 2013 ini, segera membangun 250.000 rumah murah di Malang, Jawa Timur, untuk PNS/ASN serta masyarakat berpenghasilan rendah.

Menteri Perumahan Rakyat, Djan Faridz. Djan mengatakan bahwa kebutuhan rumah setiap tahun selalu meningkat. Pada Maret akan mulai dibangun untuk memenuhi permintaan di Malang. Masalah pembangunan 250.000 di Malang itu telah dilaporkan pada Presiden Susilo Bambang Yudhono (SBY) dan SBY menyambut positif. Presiden senang dan bahkan bersedia ke Malang nanti untuk melihat rumah-rumah itu.

Djan menambahkan, dari 250.000 rumah yang akan dibangun di Malang, sebanyak 10.000 diantaranya konsepnya dari Kemenpera, bukan dari pengembang.

Selain itu, kata Djan, Kemenpera akan menghidupkan kembali pembangunan 1.000 tower atau rumah susun, yang sebelumnya tidak berjalan. "Saya ingin menghidupkan kembali rencana membangun seribu tower, tapi saya akan melakukan revisi dulu, sedikit," ucapnya.

Ia menambahkan, pemerintah melalui Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan-Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS) terus mendorong pemilikan rumah bagi para PNS di Indonesia.

Sebelumnya, Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap Bapertarum PNS, Ariev Baginda Siregar, mengungkapkan, pemerintah melalui Kemenpera dan Bapertarum PNS memiliki sejumlah program yang dapat dimanfaatkan para PNS. Salah satunya bantuan uang muka dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan.

Seperti Bantuan Uang Muka (BUM) dan sebagian biaya membangun senilai total Rp 15 juta kepada PNS golongan I hingga III dan kredit lunak khusus perumahan senilai Rp 13 juta yang bunganya hanya 6%. Selain bantuan FLPP untuk membeli rumah dengan suku bunga rendah sebesar 7,25%.

“Kami akan terus mendorong PNS untuk memiliki rumah, meskipun melalui kredit. Para PNS di Indonesia memang belum menyadari sepenuhnya bahwa kepemilikan rumah merupakan salah satu hal penting yang harus diprioritaskan,” kata dia.

Menurut Ariev, PNS di Indonesia kebanyakan memilih kredit konsumtif untuk membeli kendaraan bermotor dan barang-barang elektronik ketimbang kredit perumahan. Dengan banyaknya kredit yang diambil, tak heran bila repayment PNS berkurang di perbankan. Seperti diketahui, realisasi penetrasi pasar perumahan untuk PNS yang dibeli melalui pola kredit maupun tunai sejak 2003 berkisar di 12%.

Sedangkan jumlah PNS yang belum memiliki rumah sekitar 30% dari total 4,5 juta PNS. Untuk meminimalisir PNS yang belum memiliki rumah, Bapertarum PNS tahun ini akan lebih pro aktif menjemput bola di pasar perumahan PNS. Pihaknya akan melakukan road show ke sekitar 262 kabupaten/ kota di Indonesia untuk mengajak pemerintah daerah, developer, bank menawarkan perumahan kepada PNS.

Kemudian menghimbau PNS memanfaatkan bantuan yang disediakan Kemenpera dan Bapertarum PNS. Perubahan pola pikir PNS juga diperlukan, bahwa kepemilikan rumah sendiri merupakan aset dan memberikan ketenangan bekerja.

Suara Pembaruan
Read more
Monday, January 14, 2013

Sumber Dana Pembayaran Gaji Ke-13

0 comments
Gaji ke-13 yang diberikan oleh Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraaan para abdi negara, anggarannya dibebankan pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sumber dana gaji ke-13 tersebut bersumberkan APBN dan APBD merupakan amanat dari Undang-undang.



a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi:

1. PNS Pusat;
2. Anggota TNI;
3. Anggota POLRI;
4. penerima pensiun;
5. penerima tunjangan;
6. Pejabat Negara selain Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, dan Wakil Bupati/ Wakil Walikota;
7. Ketua, Wakil Ketua, Anggota Dewan Perwakilan Daerah; dan
8. pejabat lain yang hak keuangan/administratifnya disetarakan/setingkat Menteri.

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi:

1. PNS Daerah;
2. Gubernur dan Wakil Gubernur;
3. Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.


Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan yang menerima penghasilan gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak, pajak penghasilannya ditanggung pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan. Pencantuman pembulatan atas penghasilan dilakukan sebagaimana mestinya.


Sumber : PP No. 57/2012 dan Permenkeu No. 89/PMK.5/2012
Read more

Mekanisme Pembayaran Pensiun dan Tunjangan Ke-13

0 comments
Pembayaran pensiun/tunjangan bulan ketiga belas Tahun Anggaran 2012 oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero). Untuk tahun lalu dilaksanakan pada bulan Juni 2012. Kepada Penerima Pensiun diberikan pensiun bulan ketiga belas sebesar pensiun pokok ditambah tunjangan keluarga dan tambahan penghasilan serta tidak dikenakan potongan asuransi kesehatan.

Kepada Penerima Tunjangan diberikan tunjangan bulan ketiga belas sebesar tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan serta tidak dikenakan potongan asuransi kesehatan.

Dalam hal pemberian pensiun/tunjangan bulan ketiga belas belum dapat dilaksanakan pada bulan Juni 2012, pembayarannya dapat dilakukan setelah bulan Juni 2012.

Dalam hal pensiun/tunjangan bulan ketiga belas belum dapat dibayarkan sebesar yang semestinya diterima, kepada yang bersangkutan diberikan selisih kekurangan pensiun/tunjangan bulan ketiga belas.

Surat Pertanggungjawaban Pembayaran (SPJP) pensiun bulan ketiga belas dibuat terpisah dengan SPJP pensiun bulanan.

Sumber : Permenkeu No. 89/PMK.5/2012
Read more

Tujuan Pemberian Gaji Ke-13 PNS

0 comments
Pemerintah berkewajiban meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri, pejabat negara, dan penerima pensiun/tunjangan sebagai wujud apresiasi Pemerintah atas prestasi dan pengabdian mereka pada bangsa dan negara. Kebijakan ini merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri, pejabat negara, dan penerima pensiun/tunjangan. Dengan demikian tujuan pemberian gaji Ke-13 bagi pegawai negeri, pejabat negara, dan penerima pensiun/tunjangan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan meringankan biaya hidup Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan dalam tahun tertentu, perlu memberikan tambahan penghasilan berupa gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas.

Yang dimaksud dengan “tambahan penghasilan” adalah tambahan penghasilan bagi penerima pensiun yang karena perubahan pensiun pokok baru tidak mengalami kenaikan penghasilan, mengalami penurunan penghasilan, atau mengalami kenaikan penghasilan tetapi kurang dari 7% (tujuh persen) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, sehingga kebijakan besaran gaji/pensiun/tunjangan, diberikan secara proporsional berdasarkan penghasilan setiap bulan. Namun demikian bagi Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan yang menerima lebih dari satu jenis penghasilan, hanya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih menguntungkan. Apabila Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan tersebut juga sebagai Penerima Pensiun/Tunjangan janda/duda maka kepada yang bersangkutan diberikan pula pensiun/tunjangan janda/duda bulan ketiga belas.

Penetapan Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas bagi Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012.

Sumber : PP No. 57/2012 dan Permenkeu No. 89/PMK.5/2012
Read more

Nilai Nominal Gaji Ke-13

0 comments
Berapa sesungguhnya kisaran besarnya gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas? Mengacu pada Pasal 2 PP No. 57/2012 besarnya nilai nonimanl gaji ke-13 adalah sebesar penghasilan sebulan yang biasa diterima oleh NS pusat, anggota TNI, Polri, dan pejabat negara.

Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PP No. 57/2012 bagi:

a. Pegawai Negeri dan Pejabat Negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan/ tunjangan umum, dan tunjangan khusus/tunjangan khusus kinerja/tunjangan kinerja/insentif khusus;
b. Penerima pensiun meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan tambahan penghasilan; dan
c. Penerima tunjangan hanya menerima tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan.
(3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum dikenakan potongan iuran berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan menerima lebih dari satu penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas hanya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih menguntungkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan yang menerima lebih dari satu jenis penghasilan, kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penerima gaji terusan dari Pegawai Negeri/Pejabat Negara yang meninggal dunia atau tewas diberikan gaji bulan ketiga belas sebesar penghasilan gaji terusan yang diterima pada bulan Juni 2012. Penerima gaji dari Pegawai Negeri/Pejabat Negara yang dinyatakan hilang diberikan gaji bulan ketiga belas sebesar penghasilan yang diterima pada bulan Juni 2012. Pembayaran gaji bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada instansi atau lembaga tempat Pegawai Negeri/Pejabat Negara bekerja.

Penerima pensiun terusan dari pensiunan Pegawai Negeri/Pejabat Negara yang meninggal dunia diberikan pensiun bulan ketiga belas sebesar penghasilan pensiun terusan yang diterima pada bulan Juni 2012.
Penerima pensiun dari pensiunan Pegawai Negeri/Pejabat Negara yang dinyatakan hilang diberikan pensiun bulan ketiga belas sebesar penghasilan pensiun yang diterima pada bulan Juni 2012.

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan pejabat lain yang hak keuangan/administratifnya disetarakan/setingkat Menteri.

Sumber : PP No. 57/2012 dan Permenkeu No. 89/PMK.5/2012
Read more

Para Penerima Gaji Ke-13 Menurut Peraturan

0 comments
Siapa sajakah yang berhak menerima gaji ke-13 menurut peraturan perundangan? Apabila mengacu pada PP No. 57/2012, maka mereka yang berhak menerima gaji ketigabelas adalah :

1. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).

2. Pejabat Negara adalah:

a. Presiden dan Wakil Presiden;
b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
d. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi serta Hakim Konstitusi;
e. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung;
f. Hakim pada Badan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (yustisial);
g. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Pajak;
h. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
i. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
j. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial;
k. Menteri dan Jabatan yang setingkat Menteri;
l. Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
m. Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
n. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota.

3. Penerima pensiun adalah:

a. Pensiunan Pegawai Negeri;
b. Pensiunan Pejabat Negara;
c. Penerima pensiun Janda/Duda/Anak dari penerima pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b; dan
d. Penerima pensiun Orang Tua dari PNS yang tewas.

4. Penerima tunjangan adalah:

a. Penerima Tunjangan Veteran;
b. Penerima Tunjangan Kehormatan Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat;
c. Penerima Tunjangan Penghargaan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan;
d. Penerima Tunjangan Janda/Duda dari Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;
e. Penerima Tunjangan Bekas Tentara Koninklijk Nederland Indonesisch Leger/Koninklijk Marine (KNIL/KM);
f. Penerima Tunjangan Anak Yatim/Piatu Anggota TNI/POLRI;
g. Penerima Tunjangan Anggota TNI/POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 15 (lima belas) tahun;
h. Penerima Tunjangan bersifat pensiun TNI/POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 15 (lima belas) tahun sampai dengan kurang dari 20 (dua puluh) tahun;
i. Penerima Tunjangan Orang Tua bagi Anggota TNI/POLRI yang gugur; dan
j. Penerima Tunjangan Cacat.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 89/PMK.05/2012 pasal 10 PMK tersebut disebutkan gaji ke-13 untuk PNS pusat, anggota TNI, Polri, dan pejabat negara dibayarkan pada Juni 2012. Dalam hal pemberian gaji, jika belum dapat dibayarkan pada Juni 2012, pembayaran dapat dilakukan setelah Juni 2012.

Sumber : PP No. 57/2012 dan Permenkeu No. 89/PMK.5/2012
Read more

10 Usulan Penyempurnaan RUU ASN dari Apeksi

0 comments
Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) atau Association of Indonesia Municipalities (AIM). Organisasi Apeksi merupakan wadah yang dibentuk oleh Pemerintah Kota yang bertujuan untuk membantu anggotanya mempercepat pelaksanaan otonomi daerah dan menciptakan iklim yang kondusif bagi kerjasama antar-Pemerintah Daerah. Baru-baru ini Apeksi menyampaikan butir-butir usulan penyempurnaan RUU ASN (Rancangan Undang-undang Aparatur Sipil Negara) dalam Focus Group Discussion (FGD) di Kemenko Polhukam yang diwakili oleh ketiga wali kotanya, yakni Wali Kota Binjai, Muhammad Idaham, Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany, dan Wali Kota Medan, Rahudman Harahap menyampaikan usulan penyempurnaan RUU ASN, sebagai berikut:

APEKSI menyatakan untuk menunda Sosialisasi pengesahan RUU ASN dan siap untuk bekerja sama dalam memberikan dukungan dan masukan untuk penyempurnaan RUU ASN. Apeksi berharap agar Undang-Undang yang dihasilkan benar-benar memberikan jawaban atau solusi terhadap permasalahan mengenai kepegawaian Republik Indonesia untuk mewujudkan pegawai Republik Indonesia yang profesional, jujur, berintegritas, menjunjung tinggi moralitas dan etika, serta bersifat netral tanpa intervensi politik. Dan dapat memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat, hal ini tenttunya merupakan perubahan mindset yakni PNS harus melayani masyarakat bukan lagi dilayani.

APEKSI menyampaikan catatan dan usulan penyempurnaan terhadap beberapa materi krusial, yaitu:

  1. (1) Ketentuan umum, : tentang harmonisasi siapa saja yang dimaksud dengan pegawai negeri sipil menurut Pasal 2 UU No. 43 Tahun 1999, Persyaratan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah (Halaman 2)
  2. Fungsi, Tugas dan Peran ASN, : tentang kesesuaian antara tugas dan fungsi termasuk hak PNS untuk mengajukan gugatan kepada PTUN atas kerugian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (Halaman 3)
  3. Jabatan Eksekutif Senior, : tentang konsistensi terminologi, termaasuk juga tentang pengaturan pola dan sistem pembinaan pegawai, yang sangat lemah dalam RUU ASN. (Halaman 4)
  4. Manajemen PNS Daerah, : tentang Usulan perlu adanya Kombinasi Peran Antara Pemerintah Pusat (KSAN/TIM) dan Kewenangan Kepala Daerah Dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat tertentu, termasuk integrasi dengan konsep pegawai negeri sipil yang sudah diatur di dalam RUU Pemerintahan Daerah (Revisi UU No.32/2004 yang saat ini juga masih dalam proses pembahasan di Pansus). (Halaman 4-7).
  5. Kelembagaan, : tentang penyempurnaan lembaga KSAN. (Halaman 7-8).
  6. Organisasi ASN, : tentang penyempurnaan organisasi ASN. (Halaman 8-9).
  7. Sanksi; : tentang penyempurnaan sanksi administratif (sanksi administratif juga dikenakan untuk Pegawai Tidak Tetap Pemerintah). (Halaman 9).
  8. Ketentuan penutup ; tentang adanya substansi penting dalam UU No.43/1999 yang masih relevan dan tidak boleh dicabut apabila RUU ASN disahkan. (Halaman 9).
  9. Kesinambungan antara satu aturan/perundang-undangan dengan perundang-undangan lainnya dimana pada sekarang ini sedang dibahas RUU Pemerintahan Daerah.
  10. Khusus untuk pembinaan pegawai berada dibawah sekretaris daerah dalam rangka tidak adanya politisasi birokrasi, namun adakah jaminan jika SEKDA ini tidak berpolitik karena dibeberapa daerah seringkali Kepala Daerah dengan SEKDA tidak sejalan apalagi dalam menghadapi PILKADA.

Sebagai informasi bahwa Kedeputian VII/Kominfotur, Kemenko Polhukam mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema, “Solusi Menghadapi Masalah dan Tantangan Pendayagunaan Aparatur ke Depan” di Ruang Nakula, Lantai VI Gedung A Kemenko Polhukam, jl. Merdeka Barat 15, Jakarta pada wal Desember 2012. Hadir sebagai pemapar Prof. Dr. Eko Prasojo, Wakil Menteri PAN & RB, dan Diah Anggraeni, SH.,MM. Sekjen Kemendagri dan Ketua Umum KORPRI. Sementara sebagai pembahas utama hadir Brigjen. Pol. (purn) Dr. Taufik Effendi, MBA. Wakil Ketua Komisi II DPRRI dan Ketua Pokja RUU ASN, Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA.Ketua Lembaga Administrasi Negara, Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrullah, SH., MH., Kepala Biro Hukum Kemendagri, Prof. Dr. Sofian Effendi, M.P.I.A., Wakil Ketua Tim Independen RB Nasional, Drs. Ramli Effendi Idris Naibaho, M.Si., Deputi SDM Aparatur Menpan & RB, dan Ir. Arief Purbaya Moekiyat, MT., Staf Ahli Sosial Budaya Kemenko Polhukam. Bertindak sebagai moderator Christina M. Rantetana, MPH., Staf Ahli Ideologi & Konstitusi Kemenko Polhukam.

Dalam sambutan pembukaan, Sesmenko Polhukam Letjen TNI Langgeng Sulistiyono telah menyampaikan beberapa persoalan dalam implementasi manajemen sumber daya aparatur sipil negara seperti belum optimalnya manajemen kepegawaian seperti dalam rekruitmen CPNS, pengangkatan dalam jabatan, pengembangan pegawai, perpindahan jabatan, serta status pegawai yang terpolarisasi kedalam pegawai pusat dan daerah, bukan pegawai NKRI. Sebagai salah satu wujud mengatasi manajemen sumber daya aparatur sipil negara, melalui hak inisiatifnya, DPR telah merancang RUU Aparatur Sipil Negara (ASN). Langgeng Sulistiyono melihat ada beberapa kelebihan pada RUU ASN, tetapi juga ada beberapa kelebihan pada UU No 43/1999 dan UU No. 8/1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Oleh karena itu Sesmenko mengharapkan para peserta FGD mengkritisi RUU ASN ini dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan peningkatan kemampuan sumber daya aparatur negara.

Sumber : APEKSI dan Situs Menko Polkam
Read more

10 Poin Pernyataan Politik Golkar

0 comments
Dari hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) IV Partai Golkar di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (29/10/2012), selain membahas tentang pencapresan dari Golkar juga menyampaikan pernyataan politik yang dihasilkan dari Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) IV akhir bulan Oktober 2012.

Sepuluh poin pernyataan politik dibacakan Ketua DPP PG Firman Subagyo dalam konfrensi pers yang dihadiri Ketua Umum PG Aburizal Bakrie, serta sejumlah petinggi Golkar lainnya seperti Idrus Marham, Agung Laksono, Sharif Cicip Sutardjo, dan lainnya, Jumat (2/11), di Jakarta.

Salah satu poinnya PG memandang penyelenggaraan pemilu era reformasi belum menampakkan hasil maksimal dalam membentuk pemerintahan yang baik, kuat dan efektif meningkatkan kesejahteraan rakyat serta tegaknya keadilan.

Terkait penyelenggaraan pemilu, kata Firman, Partai Golkar (PG) mendorong agar kode etik dan perilaku penyelenggara pemilu ditegakkan secara tegas dan konsekuen.

Diantara 10 poin pernyataan politik Golkar yang dihasilkan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) IV 2012 adalah sistem politik kerangka memperkuat sistem presidensial, menolak praktik politik mengumbar permusuhan, fitnah dan intrik menjadi proses politik yang mengedepankan perdebatan konseptual, soal parliamentary threshold. Persoalan hukum, masalah Papua juga termuat dalam pernyataan politik itu.

Menurut kami 10 poin tersebut merupakan penyempurnaan dari pernyataan politik Golkar hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ke-II Partai Golkar, tanggal 26-28 oktober 2011 lalu di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara. Sepuluh poin yang jadi dasar pernyataan politik Golkar yang disampaikan Ketua Komisi Pernyataan Politik Rapimnas, Aulia Rachman tersebut gambaran umumnya menurut Ical adalah :

Pertama, katanya, berkaitan dengan ideologi negara yang menurutnya belum sepenuhnya menjadi pedoman dan haluan dalam bermasyarakat dan bernegara.

Kedua mengenai tentang sistem politik Indonesia pasca amandemen UUD 1945, yang cenderung masih bersifat parcial, tambal sulam, bongkar pasang dan tidak visioner. " Maka perlu ada perdebatan konseptual demi menata sistem politik nasional agar menjadi lebih baik," terangnya.

Ketiga, mengenai perkembangan ekonomi nasional dan global, termasuk ancaman krisis ekonomi akibat dari gejolak keuangan di Uni Eropa dan Amerika Serikat, yang dapat berpengaruh pada roda perekonomian dan kemandirian bangsa. "Karena itu Partai Golkar mendesak pemerintah agar sungguh-sungguh mendukung pelaku ekonomi nasional untuk bisa bersaing menembus pasar internasional," tuturnya.

Keempat soal postur anggaran (APBN) di tahun 2012, yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk rakyat.

Kelima mengenai pelaksanaan pembangunan Indonesia yang belum mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata. "Oleh karena itu Partai Golkar meminta kepada pemerintah agar memiliki peran strategis dan bahkan dapat melakukan intervensi melalui berbagai kebijakan yang berorientasi kesejahteraan rakyat," imbuhnya.

Keenam mengenai pelaksanaan proses penegakan hukum, yang dinilainya belum memberikan kepastian hukum dan belum mencerminkan rasa keadilan pada masyarakat.

Ketujuh, mengenai perkembangan terkini di Papua yang memproklamirkan berdirinya negara transisi Papua, dan bagi Partai Golkar NKRI adalah harga mati dan integrasi Indonesia adalah segalanya.

Kedelapan mengenai tapal batas negara di daerah perbatasan dan pulau-pulau terdepan, sangat berpotensi menggangu keamanan dan kedaulatan NKRI.

Kesembilan, mengenai pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif belum menunjukan posisi tawar bangsa dan negara dalam pergaulan internasional," tandasnya.

Kesepuluh terkait mengenai perubahan iklim global, yang saat ini telah terjadi secara ekstrim. Sehingga perlu jadi perhatian pemerintah secara serius dan sungguh-sungguh. Dan menurutnya Partai Golkar mengajak semua pihak agar semakin menyadari pentingnya menjaga kelestarian dan keberlangsungan lingkungan hidup.

Dan inilah 10 pernyataan politik mengenai sikap Partai Golkar terhadap berbagai hal yang terjadi akhir-akhir ini, dibacakan oleh Ketua DPP Golkar Firman Subagyo, di antaranya yaitu :

  1. Partai Golkar memelopori Pancasila disosialisasikan dan diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan.
  2. Partai Golkar berkomitmen untuk terus melaksanakan penataan sistem politik yang bermuara pada konsolidasi demokrasi dan penguatan sistem pemerintahan presidensial.
  3. Partai Golkar menghendaki diseimbangkannya aspek pemerataan dengan pertumbuhan secara berkualitas.
  4. Partai Golkar menyambut baik disahkannya UU Pangan yang baru dan telah mengubah cara pandang kebijakan pangan nasional dengan mengutamakan kedaulatan dan kemandirian pangan.
  5. Partai Golkar memperjuangkan peningkatan pendidikan dengan mendorong pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 tahun gratis dan pengobatan gratis untuk masyarakat
  6. Partai Golkar mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki sistem penyelenggaraan haji secara komprehensif, mulai dari pendaftaran hingga pelaksanaannya.
  7. Partai Golkar berkepentingan untuk terus meningkatkan kualitas generasi muda bangsa, sekaligus memberikan tanggungjawab politik kepada mereka sejak dini.
  8. Partai Golkar berpendapat bahwa hak asasi penegak hukum harus dilindungi dalam melaksanakan tugasnya dengan menerapkan aturan secara konsisten, isu pelanggaran HAM tidak boleh membatasi ruang gerak penegakkan hukum secara optimal. Golkar juga menyatakan komitmen tegas untuk memerangi dan memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, serta di seluruh sektor.
  9. Partai Golkar memberikan dukungan penuh kepada pemerintah untuk mengadakan berbagai alutsista untuk memenuhi kebutuhan Tentara Nasional Indonesia, yang sesuai dengan perkembangan teknologi dalam jenis dan jumlah yang memadai, serta mengutamakan produksi dalam negeri.
  10. Partai Golkar mendorong agar pemerintah dan masyarakat menyiapkan diri dalam menyambut terwujudnya Komunitas ASEAN yang terbuka dan bebas dalam perdagangan barang, jasa dan tenaga kerja.

Disamping itu Partai Golkar mendorong Rancangan Undang-undang Aparatur Sipil Negara segera dibahas di DPR dan disahkan menjadi Undang-undang.

RUU ASN adalah RUU yang mengatur tentang kepegawaian sipil. Aparatur yang menjalankan birokrasi negara, yang biasa disebut Pegawai Negeri Sipil (PNS), dalam RUU ini disebut sebagai Aparatur Sipil Negara yang terdiri bukan hanya PNS melainkan juga Pegawai Tidak Tetap Pemerintah (PTTP). Hal tersebut berarti pegawai honorer (PTTP) juga mempunyai jaminan hukum.

"Undang Undang ini dibuat dengan tujuan memperbaiki kinerja aparatur negara, termasuk juga kesejahteraan dan jaminan masa tua ketika sudah pensiun," kata Chairuman yang merupakan politisi dari Partai Golkar.

Ia menambahkan bahwa RUU ASN menjadi penting untuk segera diselesaikan karena belum ada UU yang mengatur tentang pegawai negeri sipil, padahal hampir seluruh aparatur negara bukan sipil seperti Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia sudah ada UU (Undang-undang) yang mengatur.

Sumber : Liputan 6 (Riski Adam), Kompas, Jawa Pos, Pedoman News, dan Viva News
Read more

Golkar Dukung RUU ASN Segera Disahkan

0 comments
Partai Golongan Karya (PG) menyampaikan pernyataan politik yang dihasilkan dari Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) IV pada akhir Oktober 2012.

Sepuluh poin pernyataan politik dibacakan Ketua DPP PG Firman Subagyo dalam konferensi pers yang dihadiri Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, serta sejumlah petinggi Golkar lainnya seperti Idrus Marham, Agung Laksono, Sharif Cicip Sutardjo, dan lainnya, Jumat (2/11), di Jakarta.

Salah satu poinnya Partai Golkar memandang penyelenggaraan pemilu era reformasi belum menampakkan hasil maksimal dalam membentuk pemerintahan yang baik, kuat dan efektif meningkatkan kesejahteraan rakyat serta tegaknya keadilan.

Atas dasar itu, kata Firman, Partai Golkar mengajak kepada semua elemen bangsa menjadikan pemilu 2014 bersih, jujur dan demokratis serta bermartabat.

“Sehingga menghasilkan anggota legislatif yang berkualitas dan pasangan presiden dan wakil presiden yang mampu menyelenggarakan pemerintahan yang baik, kuat untuk menjamin kesinambungan nasional,” katanya.

Terkait penyelenggaraan pemilu, kata Firman, Partai Golkar (PG) mendorong agar kode etik dan perilaku penyelenggara pemilu ditegakkan secara tegas dan konsekuen.

Hal itu agar pemerintahan hasil pemilu 2014 menjadi pemerintahan yang baik, maka harus didukung oleh birokrasi yang profesional, kompeten, netral dan independen. “Atas dasar itu, Partai Golkar mendorong Rancangan Undang-undang Aparatur Sipil Negara segera dibahas di DPR dan disahkan menjadi Undang-undang,” katanya.

RUU ASN adalah RUU yang mengatur tentang kepegawaian sipil. Aparatur yang menjalankan birokrasi negara, yang biasa disebut Pegawai Negeri Sipil (PNS), dalam RUU ini disebut sebagai Aparatur Sipil Negara yang terdiri bukan hanya PNS melainkan juga Pegawai Tidak Tetap Pemerintah (PTTP). Hal tersebut berarti pegawai honorer (PTTP) juga mempunyai jaminan hukum.

"Undang Undang ini dibuat dengan tujuan memperbaiki kinerja aparatur negara, termasuk juga kesejahteraan dan jaminan masa tua ketika sudah pensiun," kata Chairuman yang merupakan politisi dari Partai Golkar.

Ia menambahkan bahwa RUU ASN menjadi penting untuk segera diselesaikan karena belum ada UU yang mengatur tentang pegawai negeri sipil, padahal hampir seluruh aparatur negara bukan sipil seperti Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia sudah ada UU yang mengatur.

Isu-isu pokok yang terdapat dalam RUU ASN adalah larangan anggota ASN untuk berpolitik, jenis-jenis jabatan ASN, pengadaan calon pegawai ASN, pembentukan Komisi ASN yang akan menjadi pembina profesi, sanksi pidana dan aturan peralihan.

Sebagai tambahan bahwa 10 poin pernyataan politik Golkar antara lain, sistem politik kerangka memperkuat sistem presidensial, menolak praktik politik mengumbar permusuhan, fitnah dan intrik menjadi proses politik yang mengedepankan perdebatan konseptual, soal parliamentary threshold. Persoalan hukum, masalah Papua juga termuat dalam pernyataan politik itu.

Sumber : Jawa Pos
Read more
Sunday, January 13, 2013

Jadwal Pemilu Legislatif 9 April 2014

0 comments
Komisi Pemilu secara resmi menetapkan pemilihan umum legislatif akan dilaksanakan pada 9 April 2014. Dengan penetapan ini, maka seluruh satuan kerja KPU di seluruh Indonesia mulai bergerak mempersiapkan diri melalui rangkaian tahapan penyelenggaraan pemilu. Demikian seperti dkatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik saat soft launching tahapan pemilu di kantor KPU, Jumat, 8 Juni 2012.

Menurut Husni, proses penetapan ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Dalam undang-undang ini, tahapan penyelenggaraan Pemilu harus dilaksanakan paling lambat 22 bulan sebelum pemungutan suara. Setelah launching, KPU segera menyusun rencana program dan anggaran.

KPU juga mulai menyusun peraturan pelaksanaan pemilu. Menurut Husni, aturan teknis mengenai penyelenggaraan Pemilu 2014 akan ditetapkan setelah berkonsultasi dengan pemerintah dan DPR. Husni berharap, Pemilu 2014 berjalan lebih demokratis dan adil.

Dalam pelaksanaan pemilu, KPU berharap, masyarakat dan peserta pemilu bisa bersikap dewasa. Penyelenggaraan Pemilu 2014 dirancang bisa mengakomodir kebhinekaan budaya dan masyarakat. "Meski pemilu ini diadopsi dari luar negeri, tapi kami berharap Pemilu 2014 nanti bisa meningkatkan kebinekaan. "KPU meminta tokoh masyarakat dan tokoh agama turut membantu terwujudnya pemilu yang demokratis.

Acara soft launching Pemilu 2014 ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri Tanribali Lamo, Wakil Ketua Komisi Pemerintahan DPR Ganjar Pranowo, serta perwakilan Badan Pengawas Pemilu dan Mabes Polri. Peluncuran proses pemilu ditandai dengan bunyi sirene yang disambut kor lagu pemilihan umum. Peluncuran juga diisi pembacaan doa oleh tokoh agama dan lima kepercayaan yang diakui pemerintah.

Koran Tempo
Read more

Moratorium Berakhir, Penerimaan Cpns Dibuka Kembali

0 comments
Dengan berakhirnya moratorium Cpns pada 31 Desember 2012, maka penerimaan Cpns akan dibuka kembali, tentunya dengan memperhitungkan formasi dan kebutuhan baik di tingkat pusat atau di daerah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Azwar Aboebakar mengatakan moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) sudah tidak akan dilanjutkan lagi pada 2013. Karena moratorium PNS berakhir pada Desember 2012 tahun lalu.

"Ini artinya sudah selesai, sudah," tegas Azwar, kepada wartawan di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (7/1/2013).

Namun, tegas dia, bukan berarti Pemerintah daerah "menghambur-hamburkan" anggaran untuk "penggemukan" formasi PNS.

"Kita mendesak betul supaya pemerintah supaya tidak terlalu boros menggunakan anggaran," ujarnya.

"Formasi PNS silahkan diajukan, kalau ada kebutuhan beban kerja dan administrasi," tambahnya.

Lebih lanjut Azwar Abubakar menjelaskan moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang seharusnya berakhir tahun ini masih menunggu arahan dari Presiden.

"Belum, belum ada keputusan. Ini tidak mendesak sekali," kata Menpan.

Moratorium merupakan salah satu cara untuk menerapkan efisiensi anggaran belanja bagi PNS.

“Yang penting bagaimana kami membuat manajemen kepegawaian,” ujar Azwar. Meski kebijakan moratorium nantinya dihapus, bukan berarti semua daerah bisa dengan mudah mengangkat dan menerima PNS.

Kemenpan & RB tetap akan memantau pelaksanaan penerimaan PNS sesuai dengan tugas, fungsi, dan kebutuhan masing-masing daerah.

Tribun News
Read more
Saturday, January 12, 2013

Landasan Yuridis UU ASN

0 comments
Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok Pokok Kepegawaian yang mengatur tentang manajemen kepegawaian Negara yang disusun berdasarkan kerangka pemikiran bahwa pegawai sebagai individu dan sebagai korp adalah bagian integral dari pemerintahan Negara. Karena itu setiap pegawai sipil dituntut agar memiliki loyalitas penuh kepada pemerintah Negara. Ketentuan seperti tersebut dipandang tidak sesuai lagi dengan pemerintahan yang semakin demokratis dan desentralistis, pemerintahan yang semakin terbuka, serta ekonomi yang semakin kompetitif.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 sudah mengamanatkan pembentukan Komisi Kepegawaian Negara sebagai otoritas independen untuk menjaga profesionalitas, netralitas, dan apolitisasi SDM Aparatur Negara. Namun, karena berbagai kesibukan Pemerintah, 12 (dua belas) Tahun setelah diamanatkan oleh Undang-Undang, Komisi independen tersebut belum dibentuk. Sementara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, dan Lembaga Administrasi Negara semakin terkungkung oleh rutinitas dan kurang mampu menjadi pendorong reformasi aparatur negara. Reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh beberapa kementerian dan lembaga non kementerian sejak 2008 lebih merupakan inisiatif bottom up oleh para pimpinan kementerian tersebut, bukan karena adanya suatu kebijakan nasional reformasi aparatur Negara. Undang-Undang ini merupakan ketetapan pokok pokok bagi pengaturan manajemen kepegawaian bagi seluruh aparatur Negara yang mendapat gaji dari Negara, di samping secara khusus mengatur mengenai aparatur sipil Negara. Sementara desentralisasi kepegawaian yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dalam perkembangannya telah dilaksanakan dengan semangat yang berbeda dan telah menyimpang dari semangat yang mendasari desentralisasi kepegawaian. Pembentukan PNS Daerah pada Undang-Undang tersebut pada esensinya adalah untuk mendelegasikan kewenangan kepada pemerintah daerah agar mampu menyesuaikan jumlah dan mutu pegawai daerah dengan fungsi dan tugas pemerintah daerah. Tapi dalam kenyataan, setelah pelaksanaan desentralisasi kepegawaian sejak Tahun 2000, dari 497 (empat ratus sembilan puluh tujuh) kabupaten dan kota dan 33 (tiga puluh tiga) provinsi, hampir tidak ada yang melaksanakan manajemen kepegawaian dengan semangat seperti yang diharapkan, yaitu mengangkat pegawai yang jumlah, komposisi dan kualifikasinya sesuai dengan beban tugas dan fungsi daerah.

Sebaliknya, setiap tahun formasi calon PNS yang diberikan kepada kabupaten dan kota berjumlah 250 orang. Pada provinsi mungkin mencapai 2 (dua) kali jumlah tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari Universitas Internasional Adgers, Norwegia (Kristiansen, 20091) dan oleh Bank Dunia melalui proyek Decentralization Support Fund (20112), menunjukkan adanya praktek jual beli formasi pegawai antara oknum oknum otoritas kepegawaian di Pusat dengan para pimpinan daerah. Formasi yang diperoleh dengan modal Rp5 10 juta per pegawai tersebut kemudian dijual oleh Pejabat Yang Berwenang di daerah dengan harga berlipat lipat lebih mahal, berkisar antara Rp75 juta sampai dengan Rp150 juta tergantung dari jabatan.
Praktek perdagangan calon pegawai ini selain bernilai sangat besar, sekitar Rp20 sampai 25 triliun per tahun, juga telah merusak sendi-sendi moralitas pegawai aparatur sipil Negara. Praktek perdagangan jabatan terjadi juga dalam pengisian posisi kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan pengisian posisi jabatan politik lokal.

Sumber : RUU ASN
Read more

Dasar Disusunnya UU ASN

0 comments
Aparatur Negara Republik Indonesia terdiri dari 4,7 juta pegawai aparatur sipil negara, 360.000 anggota Polri, dan 330.000 anggota TNI. Semuanya merupakan modal Bangsa dan Negara yang harus selalu dijaga dengan baik, dikembangkan, dan dihargai secara proporsional. Manajemen sumber daya aparatur sipil negara merupakan salah satu bagian penting dari pengelolaan pemerintahan negara yang bertujuan untuk membantu dan mendukung seluruh sumber daya manusia aparatur sipil negara untuk merealisasikan seluruh potensi mereka sebagai pegawai pemerintah dan sebagai warga negara. Paradigma ini mengharuskan perubahan pengelolaan sumber daya tersebut dari perspektif lama manajemen kepegawaian yang menekankan hak dan kewajiban individual pegawai menuju pespektif baru yang menekankan pada manajemen pengembangan sumber daya manusia secara strategis (strategic human resource management) agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara unggulan selaras dengan dinamika perubahan misi aparatur sipil negara.

Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), diperlukan Aparatur Sipil Negara yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan Nasional seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan tujuan nasional, dibutuhkan pegawai Aparatur Sipil Negara. Pegawai Aparatur Sipil Negara diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan pegawai Aparatur Sipil Negara. Adapun tugas pemerintahan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. Sedangkan dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan tertentu dilakukan melalui pembangunan bangsa (cultural and political development) serta melalu pembangunan ekonomi dan sosial (economic and social development) yang diarahkan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat.

Untuk dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, pegawai Aparatur Sipil Negara harus memiliki profesi dan manajemen Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan pada asas merit atau perbandingan antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Manajemen Aparatur Sipil Negara perlu diatur secara menyeluruh, dengan menerapkan norma, standar, dan prosedur yang seragam meliputi penetapan kebutuhan dan pengendalian jumlah, pengadaan, jabatan, pola karier, penggajian, tunjangan, kesejahteraan, dan penghargaan, sanksi dan pemberhentian, pensiun, dan perlindungan. Dengan adanya keseragaman, diharapkan akan tercipta penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara yang memenuhi standar kualifikasi yang sama di seluruh Indonesia.

Dalam upaya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara dari pengaruh partai politik, dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan Aparatur Sipil Negara, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, Aparatur Sipil Negara dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Untuk meningkatkan produktivitas dan menjamin kesejahteraan Aparatur Sipil Negara, dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawabnya. Selain itu, Aparatur Sipil Negara berhak memperoleh jaminan sosial. Pemberian gaji maupun jaminan sosial diselenggarakan oleh Pemerintah.

Dalam rangka penetapan kebijakan manajemen Aparatur Sipil Negara, dibentuk Komisi Aparatur Sipil Negara yang mandiri dan bebas dari intervensi politik. Pembentukan Komisi Aparatur Sipil Negara ini untuk merumuskan peraturan tentang pelaksanaan standar, norma, prosedur, dan kebijakan mengenai Aparatur Sipil Negara. Komisi Aparatur Sipil Negara beranggotakan 7 (tujuh) orang yang terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur pemerintah, akademisi, tokoh masyarakat, dan wakil daerah. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Aparatur Sipil Negara ditetapkan dan diangkat oleh Presiden sebagai Kepala Negara untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun, dan hanya dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagi pegawai Aparatur Sipil Negara dan anggota Komisi Aparatur Sipil Negara yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang ini dikenai sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana. Sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau pidana denda.

Untuk membentuk Aparatur Sipil Negara yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik dan menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu mengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Sumber : RUU ASN
Read more

Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara

0 comments
Untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN diperlukan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara. Sistem informasi Aparatur Sipil Negara diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi antar berbagai Instansi. Untuk menjamin keterpaduan dan akurasi data dalam Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara, setiap Instansi wajib memutakhirkan data secara berkala dan menyampaikannya kepada BKN. Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara sebagaimana berbasiskan teknologi informasi yang mudah diaplikasikan, mudah diakses dan memiliki sistem keamanan yang dipercaya. BKN bertanggung jawab atas penyimpanan informasi yang telah dimutakhirkan oleh Instansi serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.

Sistem Informasi Aparatur Sipil memuat seluruh informasi dan data Pegawai ASN. Dimana data Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

a. data riwayat hidup;

b. riwayat pendidikan formal dan non formal;

c. riwayat jabatan dan kepangkatan;

d. riwayat penghargaan, tanda jasa, atau tanda kehormatan;

e. riwayat pengalaman berorganisasi;

f. riwayat gaji;

g. riwayat pendidikan dan latihan;

h. daftar penilaian pekerjaan; dan

i. surat keputusan.

Sumber : RUU ASN
Read more

Pencalonan dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Negara

0 comments
Pegawai ASN dapat mencalonkan diri untuk jabatan negara. Pegawai ASN yang mencalonkan diri untuk jabatan politik mengajukan permohonan berhenti sebagai Pegawai ASN sejak masa pencalonan.
Pegawai ASN yang diangkat pada jabatan negara diberhentikan sementara dari jabatan yang didudukinya dan tidak kehilangan status sebagai Pegawai ASN. Pegawai ASN yang tidak menjabat lagi pada jabatan negara diangkat kembali sebagai Pegawai ASN. Pegawai (Aparatur) Eksekutif Senior yang tidak menjabat lagi pada jabatan negara diangkat kembali untuk menduduki jabatan administratif atau jabatan fungsional. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai ASN yang menduduki jabatan politik dan jabatan negara diatur dengan Peraturan Menteri.

Jabatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 adalah:

a. Presiden dan Wakil Presiden;
b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyarawatan Rakyat;
c. Ketua, Wakil ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
d. Ketua, Wakil ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
e. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi;
f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pemilihan Umum;
g. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan;
h. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
i. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial;
j. Menteri dan jabatan yang setingkat Menteri;
k. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
l. Gubernur dan Wakil Gubernur;
m. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan
n. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang.


(1) Pegawai ASN dari PNS yang diangkat pada jabatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k diberhentikan sementara dari jabatan yang didudukinya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.
(2) Pegawai ASN dari PNS yang tidak menjabat lagi pada jabatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaktifkan kembali sebagai PNS.
(3) Pegawai ASN dari PNS yang terpilih menduduki jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf l, dan huruf m, tidak dapat diaktifkan kembali sebagai PNS.


Pejabat eksekutif senior berstatus Pegawai Negeri Sipil yang tidak menjabat lagi pada jabatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dapat menduduki jabatan eksekutif senior, jabatan administrasi atau jabatan fungsional. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai ASN yang menduduki jabatan negara diatur dengan Peraturan Menteri.

Sumber : RUU ASN
Read more

Pensiun PNS

0 comments
Rancangan Undang-Undang ASN juga mengusulkan perubahan terhadap sistem pensiun pay as you go yang sangat
membebani APBN dan APBD menjadi sistem fully funded yang akan dilaksanakan terhadap semua pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat pada 1 Januari 2012. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat sebelum 1 Januari 2012 akan tetap menggunakan sistem pay as you go sehingga Pemerintah tidak perlu menyediakan kapitalisasi Dana Pensiun yang sangat besar untuk membayar kewajiban yang lalai dipenuhi pemerintah untuk lebih kurang 2.4 juta pensiunan PNS dan untuk 4.7 juta PNS yang masih aktif pada saat ini.


Pensiun PNS dan pensiun janda/duda PNS diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS.


(1) PNS yang berhenti dengan hormat berhak menerima pensiun apabila telah mencapai batas usia pensiun.

(2) PNS yang telah mencapai batas usia pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.

(3) Usia pensiun bagi Jabatan Administrasi adalah 58 (lima puluh delapan) tahun.

(4) Usia pensiun bagi Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Usia pensiun bagi Jabatan Eksekutif Senior adalah 60 (enam puluh) tahun.


Sumber pembiayaan pensiun berasal dari iuran PNS yang bersangkutan dan pemerintah selaku pemberi kerja dengan perbandingan 1 : 2 (satu banding dua). Pengelolaan dana pensiun diselenggarakan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pensiun PNS diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sumber : RUU ASN
Read more

Penggajian dan Tunjangan PNS

0 comments
Kesejahteraan pegawai dan kesejahteraan pensiun pegawai merupakan bagian manajemen kepegawaian Aparatur Sipil Negara yang hendak diperbaiki oleh melalui Rancangan Undang-Undang ini. Diharapkan dengan menerapkan sistem penggajian skala tunggal yang berbasis kinerja, ditambah dengan tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan regional, secara bertahap akan dapat ditingkatkan kesejahteraan pegawai Aparatur Sipil Negara. Dengan kesejahteraan yang lebih tinggi pemberantasan praktek KKN di instansi Pemerintah dan pemerintah daerah diharapkan semakin ditingkatkan, sehingga tercipta Aparatur Sipil Negara yang bersih dari praktek KKN.

Penggajian

(1) Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawab PNS.

(2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraan PNS.

(3) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.


Tunjangan

(1) Selain gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, PNS juga menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi gaji.

Selain gaji , pemerintah daerah (pemda) dapat memberikan tunjangan kepada PNS di daerah sesuai dengan tingkat kemahalan. Dalam pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah wajib mengukur tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerahnya masing-masing. Tunjangan tersebut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan diatur dengan peraturan daerah (perda).


Kesejahteraan

(1) Selain gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan Pasal 76, Pemerintah memberikan jaminan sosial kepada PNS.

(2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyejahterakan PNS.


Penghargaan

PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugasnya dianugerahkan tanda kehormatan Satyalancana. Tanda kehormatan diberikan secara selektif hanya kepada PNS yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan terhadap PNS diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sumber : RUU ASN
Read more

Pangkat, Jabatan, dan Pola Karier Cpns

0 comments
Pegawai Negeri Sipil (PNS) diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada Instansi atau Perwakilan. Pengangkatan dan penetapan PNS dalam jabatan tertentu ditentukan berdasarkan perbandingan obyektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai. Setiap jabatan tertentu dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja. Ketentuan lebih lanjut mengenai pangkat diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP). Disamping itu ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi jabatan dan klasifikasi jabatan yang memuat jenis dan kategori jabatan pada Instansi dan Perwakilan diatur dengan Peraturan Menteri.


Pola Karier

(1) Untuk menjamin keselarasan potensi PNS dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan perlu disusun pola karier PNS yang terintegrasi secara nasional.

(2) Setiap Instansi dapat menyusun pola karier aparaturnya secara khusus sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pola karier nasional.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola karir PNS secara nasional diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan KASN.


Setiap PNS direkrut untuk menduduki Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional yang lowong. PNS dapat berpindah jalur antar-Jabatan Eksekutif Senior, administrasi, dan fungsional berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja. Setiap PNS dinaikkan jabatannya secara kompetitif. Dimana kenaikan jabatan secara kompetitif didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja. Ketentuan lebih lanjut mengenai kenaikan jabatan diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan KASN.

Pengembangan Karier

(1) Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja.

(2) Pengembangan karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas.

(3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis;

b. kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan; dan

c. kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerjaberkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

(4) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur dari kejujuran, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama, dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.

(5) Moralitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur dari penerapan dan pengamalan nilai-nilai etika agama, budaya, dan sosial kemasyarakatan.


Promosi PNS

Promosi dilakukan berdasarkan perbandingan obyektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki calon dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerjasama, kreativitas, dan pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja PNS pada Instansi masing-masing tanpa membedakan gender, suku, agama, ras, dan golongan. Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi. Promosi Pegawai Jabatan Administrasi dan Pegawai Jabatan Fungsional dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang setelah mendapat pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS pada Instansi masing-masing.


(1) Promosi PNS dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian kompetensi, integritas, dan moralitas oleh Tim Penilai Kinerja PNS.

(2) Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh pimpinan Instansi masing-masing.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KASN.


Penilaian Kinerja

(1) Penilaian kinerja PNS berada di bawah kewenangan Pejabat yang Berwenang pada Instansi masing-masing.


(2) Penilaian kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari PNS.

(3) Penilaian kinerja PNS dapat juga dilakukan oleh bawahan kepada atasannya.

(4) Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, dan manfaat yang dicapai.

(5) Penilaian kinerja PNS dilakukan secara obyektif, terukur, akuntabel, partisipasi, dan transparan.

(6) Hasil penilaian kinerja PNS disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja PNS.

(7) Hasil penilaian kinerja PNS dimanfaatkan untuk menjamin obyektivitas dalam pengembangan PNS, dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, dan promosi, serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.


Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kinerja PNS diatur dalam Peraturan KASN.

Sumber : RUU ASN
Read more

Pengadaan calon PNS

0 comments
Penetapan kebutuhan PNS merupakan analisis keperluan jumlah, jenis, dan status PNS yang diperlukan untuk melaksanakan tugas utama secara efektif dan efisien untuk mendukung beban kerja Instansi dan Perwakilan. Pejabat yang berwenang pada Instansi mengusulkan kebutuhan PNS di Instansi masing-masing kepada Menteri serta mengirim tembusan kepada KASN. Kebutuhan PNS meliputi kebutuhan pegawai administrasi, pegawai fungsional, maupun untuk mengisi Jabatan Eksekutif Senior. Pengusulan kebutuhan PNS dilakukan berdasarkan analisis keperluan pegawai. Menteri menetapkan kebutuhan PNS secara nasional setelah mendapat pertimbangan dari KASN dan Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang keuangan. Penetapan kebutuhan PNS oleh Menteri dilakukan sebagai wujud tanggung jawab pengendalian jumlah PNS dan menjaga proporsionalitas PNS antar-Instansi. Ketentuan mengenai pedoman penyusunan analisis keperluan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan KASN.

Pengadaan Cpns

(1) Pengadaan calon PNS merupakan kegiatan untuk mengisi jabatan yang lowong.

(2) Pengadaan calon PNS di Instansi dilakukan berdasarkan penetapan kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4).

(3) Pengadaan calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS.


Setiap Instansi merencanakan pelaksanaan pengadaan calon PNS. Setiap Instansi mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai adanya lowongan jabatan calon PNS. Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi calon PNS setelah memenuhi persyaratan. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri dengan pertimbangan KASN.

Seleksi Cpns

(1) Seleksi penerimaan calon PNS dilaksanakan oleh Instansi atau Perwakilan untuk mengevaluasi secara obyektif kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, dan yang dimiliki oleh pelamar.

(2) Seleksi calon PNS terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu seleksi administrasi, seleksi umum, dan seleksi khusus.

(3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Instansi atau Perwakilan masing-masing untuk memeriksa kelengkapan persyaratan.

(4) Instansi atau Perwakilan yang menerima pendaftaran calon PNS memberikan nomor peserta penyaringan bagi pelamar yang sudah lulus persyaratan administrasi.

(5) Seleksi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Instansi atau Perwakilan masing-masing dengan materi yang disusun oleh BKN.

(6) Seleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Instansi atau Perwakilan dilakukan dengan membandingkan secara obyektif kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh pelamar.


Pengumuman tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilaksanakan secara terbuka, luas, dan informatif oleh Instansi masing-masing.

Calon PNS yang lulus seleksi wajib menjalani masa percobaan.


(1) Masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 bagi calon pegawai administratif dan calon pegawai fungsional yang lulus seleksi dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan selama 1 (satu) tahun.

(2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pendidikan di dalam kelas oleh LAN atau Instansi yang telah mendapat sertifikasi dari LAN.

(3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pelatihan kerja di Instansi yang bersangkutan dan di Instansi pembina jabatan fungsional bagi calon Pegawai Jabatan Fungsional.

Calon PNS menjadi PNS dalam suatu jabatan didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

a. telah lulus pendidikan dan pelatihan;

b. telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani; dan

c. diusulkan oleh Pejabat yang Berwenang.


Sumber : RUU ASN
Read more

Komisi Aparatur Sipil Negara - KASN

0 comments
Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga negara yang mandiri, bebas dari intervensi politik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Mereka diberi kewenangan untuk menetapkan regulasi mengenai profesi ASN, mengawasi Instansi dan Perwakilan dalam melaksanakan regulasi, dan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KASN berkedudukan di ibukota negara dan berfungsi menetapkan peraturan mengenai profesi ASN dan mengawasi pelaksanaan regulasi tersebut oleh Instansi dan Perwakilan.

KASN bertujuan:

a. meningkatkan kekuatan dan kemampuan ASN dalam penyelenggaraan pelayanan publik, melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan untuk mencapai tujuan negara;

b. menjamin agar ASN bebas dari campur tangan politik;

c. mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan negara yang efektif, efisien, jujur, terbuka, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;

d. menciptakan sistem kepegawaian sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia;

e. membangun ASN yang profesional, berkemampuan tinggi, berdedikasi, dan terdepan dalam manajemen kebijakan publik;

f. mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera; dan

g. melakukan pembinaan Pejabat Eksekutif Senior.


KASN bertugas:

a. mempromosikan nilai-nilai dasar dan kode etik ASN;

b. mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai dasar ASN oleh Instansi dan Perwakilan;

c. menyusun pedoman analisis keperluan pegawai;

d. memberikan pertimbangan kepada Menteri dalam penetapan kebutuhan pegawai;

e. mengusulkan calon Pejabat Eksekutif Senior terpilih pada Instansi dan Perwakilan kepada Presiden untuk ditetapkan;

f. menyusun, meninjau ulang, dan mengevaluasi kebijakan dan kinerja ASN pada Instansi dan Perwakilan;


g. mengevaluasi sistem dan mekanisme kerja Instansi dan Perwakilan untuk menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin ASN; dan

h. melakukan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


KASN berwenang:

a. menetapkan peraturan mengenai kebijakan pembinaan profesi ASN;
b. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan pembinaan profesi ASN;
c. melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran peraturan-peraturan pembinaan profesi ASN;
d. melakukan manajemen kepegawaian Pejabat Eksekutif Senior;
e. menerima pengaduan atau masukan dari kepala daerah mengenai kinerja Pejabat yang Berwenang;
f. melakukan mediasi antara kepala daerah dengan Pejabat yang Berwenang di daerah; dan
g. melakukan penggantian Pejabat yang Berwenang pada Instansi daerah apabila diperlukan.

KASN melaporkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya termasuk yang terkait dengan kebijakan dan kinerja ASN pada setiap akhir tahun kepada Presiden.


KASN terdiri atas:

a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;

b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan

c. 5 (lima) orang anggota.

(2) Dalam hal Ketua KASN berhalangan, Wakil Ketua KASN menjalankan tugas dan wewenang Ketua KASN.


Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya KASN dibantu oleh asisten KASN. Asisten KASN diangkat dan diberhentikan oleh Ketua KASN berdasarkan persetujuan rapat anggota KASN. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta tugas dan tanggung jawab asisten KASN diatur dengan Peraturan KASN. KASN juga dibantu oleh sebuah sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal. Dimana Sekretaris Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul KASN. Syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Jenderal KASN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Sekretariat Jenderal diatur dengan Peraturan Presiden.


Keanggotaan

Anggota KASN terdiri dari unsur sebagai berikut:

a. wakil pemerintah sebanyak 1 (satu) orang;

b. akademisi sebanyak 2 (dua) orang;

c. tokoh masyarakat sebanyak 1 (satu) orang;

d. wakil organisasi ASN sebanyak 1 (satu) orang; dan

e. wakil daerah sebanyak 2 (dua) orang.

Anggota KASN harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. warga negara Indonesia;
b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c. berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya berusia 60 (enam puluh) tahun;
d. tidak menjadi anggota partai politik dan/atau tidak sedang menduduki jabatan politik;
e. sehat jasmani dan rohani;
f. memiliki kemampuan, pengalaman, dan/atau pengetahuan di bidang manajemen ASN;
g. berpendidikan paling rendah pascasarjana (strata dua) di bidang administrasi negara, manajemen publik, ilmu hukum, dan/atau ilmu pemerintahan; dan
h. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.


Seleksi Anggota KASN


(1) Anggota KASN diseleksi dan diusulkan oleh tim seleksi yang beranggotakan 5 (lima) orang yang dibentuk oleh Menteri.

(2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Menteri.

(3) Anggota tim seleksi harus memiliki pengalaman dan pengetahuan di bidang ASN.

(4) Tim seleksi menyampaikan 7 (tujuh) orang anggota KASN terpilih kepada Presiden.


Pengangkatan dan pemberhentian


(1) Presiden menetapkan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KASN dari anggota KASN terpilih yang diusulkan oleh tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4).
(2) Ketua, Wakil Ketua, dan anggota KASN ditetapkan dan diangkat oleh Presiden untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(3) Anggota KASN berhenti atau diberhentikan oleh Presiden pada masa jabatannya, apabila:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri;
c. tidak sehat jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai anggota KASN;
d. dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
e. menjadi anggota partai politik dan/atau menduduki jabatan negara.


(1) Anggota KASN yang berhenti pada masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) digantikan oleh calon anggota yang diusulkan oleh tim seleksi.
(2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh menteri.
(3) Tim seleksi mengusulkan calon anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan unsur keanggotaan KASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) kepada Presiden.
(4) Presiden mengesahkan anggota pengganti yang diusulkan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Masa tugas anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meneruskan sisa masa kerja anggota yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Sumber : RUU ASN
Read more

Pegawai Negeri Sipil - PNS

0 comments
Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang sebagai Pegawai ASN dengan status pegawai tetap, bekerja di instansi dan perwakilan, menjalankan kewenangan dan fungsi pemerintahan, dan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sampai mencapai batas usia pensiun, meninggal dunia, berhalangan tetap dan/atau diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pegawai negeri sipil berhak memperoleh:

a. gaji, tunjangan, dan kesejahteraan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya;

b. cuti;

c. pengembangan kompetensi;

d. biaya perawatan;

e. tunjangan bagi yang menderita cacat jasmani atau cacat rohani dalam dan sebagai akibat menjalankan tugas kewajibannya yang mengakibatkan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun;

f. uang duka; dan


g. pensiun bagi yang telah mengabdi kepada negara dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah disebut sebagai Pegawai ASN.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Sumber : RUU ASN
Read more

Jabatan Eksekutif Senior dalam ASN

0 comments
Jabatan Eksekutif Senior merupakan sekelompok jabatan tertinggi pada instansi dan perwakilan. Aparatur Eksekutif Senior adalah Pegawai ASN yang menduduki sekelompok jabatan tertinggi pada instansi dan perwakilan melalui seleksi secara nasional yang dilakukan oleh komisi aparatur sipil negara dan diangkat oleh Presiden. Jabatan Eksekutif Senior terdiri dari pejabat struktural tertinggi, staf ahli, analis kebijakan, dan pejabat lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Jabatan Eksekutif Senior berfungsi memimpin dan mendorong setiap Pegawai ASN pada Instansi dan Perwakilan melalui:

a. kepeloporan dalam bidang:

1. keahlian profesional;

2. analisis dan rekomendasi kebijakan; dan

3. kepemimpinan manajemen.

b. mengembangkan kerjasama dengan Instansi lain; dan

c. keteladanan dalam mengamalkan nilai-nilai dasar ASN dan melaksanakan kode etik ASN.

Setiap Jabatan Eksekutif Senior ditetapkan kompetensi, kualifikasi, integritas, dan persyaratan lain yang dibutuhkan. Penetapan kompetensi, kualifikasi, integritas, dan persyaratan lain yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pejabat yang menduduki Jabatan Eksekutif Senior sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak atas gaji, tunjangan, dan jaminan sosial. Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji, tunjangan dan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.


Pengisian Jabatan Eksekutif Senior :

(1) Pengisian Jabatan Eksekutif Senior pada jabatan struktural tertinggi kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga pemerintah non kementerian, staf ahli, dan analis kebijakan dilakukan melalui promosi dari PNS yang berasal dari seluruh Instansi dan Perwakilan.

(2) Pengisian Jabatan Eksekutif Senior, khusus pada jabatan struktural tertinggi lembaga pemerintah non kementerian, staf ahli, dan analis kebijakan dapat berasal dari Non PNS yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(3) Pengisian Pejabat Eksekutif Senior sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KASN.

(4) Pejabat yang Berwenang atau pimpinan Instansi dan Perwakilan mengajukan permintaan pengisian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mengajukan kompetensi dan kualifikasi serta jabatan yang lowong kepada KASN.

(5) KASN mengumumkan lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke seluruh Instansi dan Perwakilan disertai dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan.

(6) Calon Pejabat Eksekutif Senior yang memenuhi kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan berhak mengajukan lamaran kepada KASN.

(7) KASN melakukan seleksi untuk memilih 1 (satu) orang calon Pejabat Eksekutif Senior sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(8) Sebelum menduduki jabatannya, calon Pejabat Eksekutif Senior sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengucapkan sumpah/janji di hadapan pimpinan Instansi atau Perwakilan.

Sumber : RUU ASN
Read more

Jabatan Fungsional dalam ASN

0 comments
Jabatan Fungsional merupakan sekelompok jabatan yang berisi tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional. Pegawai Jabatan Fungsional adalah Pegawai ASN pada instansi dan perwakilan yang menjalankan tugas pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat karier tertinggi pada Instansi dan Perwakilan. Yang dimaksud dengan “Jabatan Fungsional” antara lain: jaksa, guru, dosen, peneliti, perancang peraturan perundang-undangan, dan auditor.

Jabatan Fungsional dalam ASN terdiri dari jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.

Jabatan fungsional keahlian terdiri dari:

a. ahli pertama;

b. ahli muda;

c. ahli madya, dan

d. ahli utama.

Jabatan fungsional keterampilan terdiri dari:

a. pemula;

b. terampil; dan

c. mahir.

Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan diatur dengan Peraturan Menteri.

Sumber : RUU ASN
Read more

Jabatan Administrasi dalam ASN

0 comments
Jabatan ASN terdiri dari: Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Eksekutif Senior.

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan pelayanan administrasi, manajemen kebijakan pemerintahan, dan pembangunan. Pegawai Jabatan Administrasi adalah Pegawai ASN pada instansi dan perwakilan yang menjalankan tugas pelayanan administrasi, manajemen kebijakan pemerintahan, dan pembangunan.

Jabatan Administrasi terdiri dari:

a. jabatan pelaksana; bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik, administrasi pemerintahan, dan pembangunan
b. jabatan pengawas; bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana. dan
c. jabatan administrator ; bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik, administrasi pemerintahan, dan pembangunan.


Ketentuan mengenai klasifikasi Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Setiap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
Penetapan kompetensi yang dibutuhkan diatur dengan Peraturan Menteri.

Sumber : RUU ASN
Read more

Pegawai Tidak Tetap Pemerintah - PTTP

0 comments
Pegawai Tidak Tetap Pemerintah adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang sebagai Pegawai ASN dengan status pegawai tidak tetap dengan perjanjian kerja untuk menjalankan pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu dalam masa kerja tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pegawai Tidak Tetap Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan pegawai yang diangkat dengan perjanjian kerja dalam jangka waktu paling singkat 12 (dua belas) bulan pada Instansi dan Perwakilan. Yang dimaksud dengan “Pegawai Tidak Tetap Pemerintah” antara lain tenaga ahli, dokter, perawat, guru, dan dosen yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja.


Pegawai Tidak Tetap Pemerintah berhak memperoleh:

a. honorarium yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya; Yang dimaksud dengan “adil dan layak” adalah bahwa honorarium yang diterima oleh Pegawai Tidak Tetap Pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawab Pegawai Tidak Tetap Pemerintah.
b. tunjangan;
c. cuti;
d. pengembangan kompetensi;
e. biaya kesehatan; dan
f. uang duka.


Ketentuan lebih lanjut mengenai hak Pegawai Tidak Tetap Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.

Manajemen Pegawai tidak Tetap Pemerintah

Manajemen Pegawai Tidak Tetap Pemerintah meliputi:

a. penetapan kebutuhan;
b. pengadaan;
c. honorarium;
d. tunjangan;
e. kesejahteraan; dan
f. perlindungan.


Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.


Penetapan Kebutuhan


Penetapan kebutuhan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah merupakan analisis keperluan jumlah, jenis, dan status Pegawai Tidak Tetap Pemerintah yang diperlukan untuk melaksanakan tugas utama secara efektif dan efisien untuk mendukung beban kerja Instansi dan Perwakilan.

Pengadaan


(1) Pengadaan calon Pegawai Tidak Tetap Pemerintah merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada instansi dan perwakilan.

(2) Pengadaan calon Pegawai Tidak Tetap Pemerintah di Instansi dilakukan berdasarkan penetapan kebutuhan yang ditetapkan oleh instansi dan Perwakilan.

(3) Pengadaan calon Pegawai Tidak Tetap Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi Pegawai Tidak Tetap Pemerintah.


Setiap Instansi dan Perwakilan mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai adanya lowongan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah. Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi calon Pegawai Tidak Tetap Pemerintah setelah memenuhi persyaratan.


(1) Seleksi penerimaan calon Pegawai Tidak Tetap Pemerintah dilaksanakan oleh Instansi dan Perwakilan untuk mengevaluasi secara obyektif kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh instansi dan yang dimiliki oleh pelamar.

(2) Seleksi calon Pegawai Tidak Tetap Pemerintah terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu seleksi administrasi, seleksi umum, dan seleksi khusus.

(3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Instansi dan Perwakilan masing-masing untuk memeriksa kelengkapan persyaratan.

(4) Instansi dan Perwakilan yang menerima pendaftaran calon Pegawai Tidak Tetap Pemerintah memberikan nomor peserta penyaringan bagi pelamar yang sudah lulus persyaratan administrasi.

(5) Seleksi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Instansi dan Perwakilan masing-masing.

(6) Seleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Instansi dan Perwakilan dilakukan dengan membandingkan secara obyektif kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh pelamar.


Pengumuman lowongan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilaksanakan secara terbuka, luas, dan informatif oleh Instansi dan Perwakilan masing-masing. Pengangkatan calon Pegawai Tidak Tetap Pemerintah ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang.

Honorarium

(1) Pemerintah wajib membayar honorarium yang adil dan layak kepada Pegawai Tidak Tetap Pemerintah sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawab.


(2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah.

(3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Tunjangan

Selain honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Pegawai Tidak Tetap Pemerintah dapat menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Kesejahteraan

(1) Selain honorarium dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101, Pemerintah memberikan jaminan sosial kepada Pegawai Tidak Tetap Pemerintah.

(2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyejahterakan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah.

Perlindungan


(1) Pemerintah wajib memberikan perlindungan hukum, perlindungan keselamatan, dan perlindungan kesehatan kerja terhadap Pegawai Tidak Tetap Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

(2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya dan memperoleh bantuan hukum terhadap kesalahan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.

(3) Perlindungan keselamatan dan perlindungan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

Sumber : RUU ASN
Read more

Presiden RI Raih Penghargaan dari Reuters

0 comments
Kantor berita Reuters yang berkantor di London Inggris akan memberikan penghargaan kepada Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai 'Newsmaker of the Year' bersama 9 tokoh internasional lainnya. Presiden dinobatkan sebagai kepala negara yang paling banyak diberitakan versi Reuters. Manajemen Reuters menilai SBY dinilai berhasil membawa Indonesia melewati masa-masa krisis, dan merupakan negara terkuat di Asia Tenggara dalam menghadapi krisis ekonomi global.

Menurut Dirut LKBN Antara Saiful Hadi Newsmaker of the Year acaranya akan berlangsung pertengahan bulan Februari 2013, di Singapura. Acara itu juga akan dihadiri sekitar 100 investor dan orang-orang kuat dalam bidang keuangan dari seluruh dunia. Mengingat Singapura itu cukup dekat dengan Indonesia, insya Allah beliau akan datang. Di sana, Presiden akan diminta berpidato menjelaskan kiat-kiat Indonesia bertahan dalam masa krisis dan bagaimana pandangan SBY terhadap situasi regional," kata Saiful Hadi. Menurut Saiful, Reuters juga menokohkan mantan PM Singapura Lee Kuan Yew serta pebisnis George Soros sebagai penerima Newsmaker of the Year.

“Kami datang untuk menyampaikan undangan dari Reuters untuk Presiden agar beliau

bisa menghadiri acara penobatan Newsmaker of The Year 2012 yang akan diselenggarakan di Singapura, pada pertengahan Februari,” kata Dirut LKBN Antara Saiful Hadi seusai bersama-sama Direksi dan Dewan Pengawas LKBN Antara menghadap Presiden SBY di kantor Presiden, Jakarta, Jumat (11/1/2013).

Saiful berharap Presiden SBY bisa hadir dalam penobatan Newsmaker of The Year 2012 itu, mengingat acara tersebut akan dihadiri oleh sekitar 100 investor dan orang-orang terkuat di bidang keuangan dari seluruh dunia.

“Beliau mengatakan Insya Allah akan dipelajari undangannya, dan mengingat Singapura cukup dekat dengan Indonesia, Insya Allah beliau akan datang, dan berpidato menjelaskan kiat-kiat Indonesia bisa bertahan dalam masa krisis. Juga bagaimana pandangan SBY mengenai situasi regional, khususnya Asia Tenggara,” kata Saiful.

“Saya kira tidak semua pemimpin bisa mendapatkan kesempatan. Dari berbagai catatan yang kami dapat orang-orang yang mendapatkan Newsmaker of the Year dari Reuters itu antara lain Lee Kuan Yew, George Soros, saya lupa ada delapan nama lagi yang semuanya nama-nama besar di dunia. Namun untuk bagian Asia mungkin selain Lee Kuan Yew baru Pak SBY,” ungkap Saiful.

Penobatan Newsmaker of the Year ini merupakan penghargaan internasional yang kesekian kalinya yang berhasil disandang Presiden SBY, setelah sebelumnya beliau juga meraih penghargaan sebagai 100 tokoh Berpengaruh Dunia 2009 kategori Pemimpin & Revolusioner Majalah TIME, 2009 dan pada tahun 2012 beliau pun mendapat penghargaan Knight Grand Cross in the Order of the Bath, 2012, oleh Ratu Elizabeth II. Selamat buat Pak Presiden Susilo, semoga makin meningkatkan citra baik Indonesia di manca negara, Amin Ya Robbal Alamin!

Diolah dari berbagai sumber kredibel.

Copyright © 2013 Aparatur.com all rights reserved
Read more
 
Aparatur.com © 2011 Schools Directory & World Sharings. Supported by Google docs viewer

Thanks for All friends